SERANG – KPU Kota Serang digugat pasangan jalur perseorangan Agus Irawan Hasbullah – Samsul Bahri terkait dugaan pelanggaran kode etik. Sidang perdana digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Banten, Jumat (16/3) bersama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun, DKPP belum menentukan hasil keputusan akhir gugatan tersebut.

Anggota DKPP Muhammad mengatakan, KPU Kota Serang dituduh tidak melayani hak konstitusi. Paslon jalur perseorangan Agus-Samsul melayangkan gugatan pelanggaran kode etik. KPU dianggap tidak melakukan verifikasi faktual secara benar.

“KPU membantah tuduhan, yang dilayangkan jalur perseorangan,” kata dia usai sidang kode etik di Kantor Bawaslu, Kota Serang, Jumat (16/3).

Hasil sidang perdana belum ada keputusan. Ia belum bisa menilai apa indikasi pelanggaran yang telah dilakukan  KPU Kota Serang. Secara teknis, penilaian gugatan ini perlu pengkajian.

“Apakah ada sidang lanjutan dan kebutuhannya dianggap perlu, nanti kami sidangkan lagi. Tapi kalau sudah selesai, dalam waktu dekat ini akan kami beri putusan,” ujarnya.

Kepala Divisi Teknis KPU Kota Serang Fierly Murdlyat Mabruri  mengatakan tuduhan pelanggaran kode etik, terkait verifikasi faktual ulang dilakukan, KPU sudah memberikan bantahan dengan alat kerja.

“Alat kerja satu itu harian untuk mencatat nama pendukung. Sebelum berangkat temen PPS ini harus menuliskan. Misalkan 60 dukungan, ada 6 orang dukungan tidak ditemukan, nanti ditulis ke alat kerja dua,” ungkapnya, di Kantor Bawaslu Banten, Kota Serang, Jumat (13).

Ia membantah tuduhan tidak melakukan verifikasi faktual. Yang ia tidak mengerti, penuduh memberikan alat bukti 26 dukungan di luar dari B1KWK.

“Mereka mengajukan 26 nama yang katanya tidak di verfak. Besoknya, kami verfak ulang. Kami cek dari 26 orang hanya 3 yang ada di B1KWK. 23 ini mereka pakai dukungan baru. Tidak ada di B1KWK,” ucapnya.

Penetapan calon, kata dia, yang tidak lolos cukup memberikan hasil Berita Acara Hasil Penelitian Syarat Calon dan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Serang (BAHP). “Kami beri BAHP, 12 februari, pagi. Yang tidak lolos, kami tidak undang pada siangnya,” ujarnya.

“Disyarat pencalonan, bagi kami sudah menjadi pegangan paslon. Kami tahu maksud mereka ada SK khusus untuk Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Karena cukup pakai BAHP,” tuturnya.

Penuduh dari jalur perseorangan Agus Irawan Hasbullah mengatakan pihaknya menggugat KPU Kota Serang yang telah melanggar kode etik. “Kesimpulan itu bagaimana majlis hakim saja keputusannya. Kami sudah menguraikan kesalahan etiknya kepada DKPP,” terangnya di Kantor Bawaslu Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat (16/3).

Banyak kesalahan yang menonjol, terutama dari segi Belum Memenuhi Syarat (BMS). Sambungnya, tetapi tidak di verifikasi ulang. “Hanya sampling BMS saja yang dijalankan. Sementara yang ada di pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta,” ungkapnya.

“Seharusnya, KPU memberikan bukti lolos dan tidaknya. Supaya ada dasarnya,” tandasnya. (Anton Sutompul/antonsutompul1504@gmail.com).