Diduga Berbuat Mesum, Kades Kuta Mekar Terancam Disanksi

Mesum
Camat Sobang Dani Ramdani memberikan keterangan kepada para pengunjuk rasa, kemarin. (Foto: Iman)

PANDEGLANG – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pandeglang Tatang Efendi geram atas dugaan mesum yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Kuta Mekar, Kecamatan Sobang, Markawi. Ia berjanji, segera melakukan pemanggilan kepada kades tersebut untuk klarifikasi. Jika hasil klarifikasi itu terbukti bersalah, kades tersebut akan langsung disanksi. “Namun, untuk saat ini kita belum mendapatkan laporan tertulis dari kecamatan tentang itu. Makanya, kami akan melakukan pemanggilan kepada kepala desa tersebut terlebih dahulu untuk mendengar penjelasannya,” ungkap Tatang, Selasa (23/2/2016) seperti dilansir Harian Radar Banten.

Kata Tatang, dirinya belum bisa menyimpulkan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada kades tersebut jika bersalah. Sebab, kalau untuk sanksi pemecatan itu terlalu banyak tahapannya. Apalagi, kades tersebut dipilih langsung oleh masyarakat.

“Kalau pemecatan kepala desa itu kan kewenangan Bupati. Sebab, SK (surat keputusan-red) juga dari Pak Bupati. Itu tentunya harus dilakukan secara bertahap, mulai dari usulan Badan Pemerintahan Desa (BPD) setempat, disampaikan ke camat dan dilanjutkan ke kami dan kami baru akan menyampaikan kepada Bupati,” katanya.

Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa (Pemdes) BPMPD Kabupaten Pandeglang Gunara Darajat menambahkan bahwa pihaknya akan segera membuat tim. Tim ini, kata dia, guna melakukan kajian terkait dugaan mesum kades tersebut. “Tim ini sengaja dibuat agar bisa menyimpulkan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan ketika kades tersebut terbukti bersalah. Mulai dari sanksi teguran, pemberhentian sementara, bahkan bisa sampai pemecatan,” katanya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Habibi Arafat mendukung, langkah tegas yang akan dilakukan BPMPD. Ia sependapat, setiap kades yang terbukti berbuat mesum harus disanksi sesuai dengan aturan. Jika perbuatan negatif itu benar, berarti kades itu tidak lagi bisa mencerminkan seorang pemimpin. “BPMPD dan Camat Sobang harus melakukan kajian. Apabila itu terbukti, harus segera diberikan sanksi berat dengan pemecatan,” kata Habibi.

Habibi berharap, adanya dugaan kasus tersebut dijadikan pelajaran khususnya oleh instansi terkati. Dengan begitu, dalam pembinaan ke depan tidak lagi hanya kinerja, tetapi juga pembinaan dalam hal moral.

“Dengan pembinaan seperti itu tentunya diharapkan kejadian yang sama tidak lagi terulang. Sebab, sudah sangat jelas pemimpin itu harus menjadi contoh bagi masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, puluhan warga Kuta Mekar, Kecamatan Sobang, melakukan unjuk rasa di halaman kantor Kecamatan Sobang, Senin (22/2/2016). Tuntutan warga, yaitu meminta agar Kades Kuta Mekar Markawi dipecat. Perwakilan masyarakat tersebut kecewa terhadap sikap kadesnya karena diduga telah berbuat mesum dengan tetangganya. Selain berorasi, para pendemo juga membawa poster bertuliskan kecaman. Di antaranya, meminta agar kades tersebut dicopot dari jabatannya. (RB/mg-03/zis/dwi)