Diduga Diserobot Pengembang KEK Tanjung Lesung, Pemilik Lahan Legon Dadap Datangi BPN

0
200
Sejumlah pemilik lahan di Blok Legon Dadap, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang berbincang di halaman kantor BPN Pandeglang, Selasa (23/7). FOTO: HERMAN / RADAR BANTEN

PANDEGLANG – Sedikitnya 22 warga Blok Legon Dadap, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pandeglang, Selasa (23/7) pagi.

Mereka melaporkan dugaan penyerobotan lahan miliknya oleh PT Banten West Java (BWJ) untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung seluas 50 hektare. Kedatangan perwakilan warga diterima pihak BPN, dengan menggelar rapat tertutup di ruang Kepala BPN Pandeglang Agus Sutrisno, dihadiri empat orang perwakilan dari BWJ, Camat Panimbang Suaedi Kurdiatna dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Rapat digelar cukup singkat, dimulai pukul 11.30 WIB berakhir pukul 12.30 WIB. Ditemui usai rapat, Kuasa Pemilik Lahan Wati Wasitoh mengaku, hasil audiensi dengan pihak BPN dan BWJ di kantor BPN tidak menemukan titik terang. Sejumlah keberatan yang dikeluhkan warga, khususnya tentang tumpang tindih kepemilikan dokumen lahan sama sekali belum diselesaikan.

Malahan, kata dia, pihak BPN terkesan lepas tanggung jawab, dengan dalih pembahasan perselisihan antara warga dengan pihak BWJ sudah final. “BPN sempat mengakui dokumen kepemilikan lahan di kawasan Tanjung Lesung tumpang tindih. Namun, anehnya BPN malah menyalahkan pemilikan dari warga. Padahal dokumen tumpang tindih itu yang buatkan BPN,” kata Wasitoh kepada Radar Banten ditemui di ruang pelayanan kantor BPN Pandeglang, Selasa (23/7).

Wasitoh menerangkan, dirinya bersama 22 warga lain menggarap lahan seluas 50 hektare di Blok Legon Dadap, Desa Tanjungjaya Kecamatan Panimbang sejak tahun 1984. Rata-rata perbidang per orang meliliki lahan garapan seluas dua hektare dengan dokumen kepemilikan surat berupa Girik dan dikuatkan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Tertuang (SPPT) sebagai bentuk kepatuhan membayar pajak.

“Anehnya satu tahun terakhir diketahui lahan kami ini diakui sebagai hak milik PT BWJ dengan dokumen kepemilikan berupa sertifikat. Kita tidak tahu BPN dasarnya apa? Untuk menerbitkan sertifikat kepemilikan lahan itu. Sementara kami selaku pemilik lahan tidak pernah menjualnya, atau melepaskan atas hak garapan berupa kesepakatan HGB (Hak Guna Bangunan-red) itu,” katanya.

Wasitoh meminta BPN untuk tidak melegalkan sertifikat yang dimiliki PT BWJ terkait kepemilikan lahan di Blok Legon Dadap itu. “Jika pun tidak seperti itu, silahkan bidang lahan milik kami dibayar oleh BWJ. Kalau tidak mau, maka kami akan buat sertifikat untuk lahan itu,” katanya seraya mengaku dugaan penyeroboatan lahan oleh BWJ diketahui satu tahun lalu pada saat akan membuat sertifikat.

Wasitoh mengancam, jika BPN tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, hak kepemilikan lahan warga di Blok Legon Dadap, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, akan dibawa ke ranah hukum.

Sementara itu, Camat Panimbang Suaedi Kurdiatna berharap ada jalan musyawarah terkait persoalan itu. Kata dia, pihak masyarakat dan BWJ duduk bersama mengadu data disaksikan pihak BPN. “Selesaikan dengan jalur musyawarah, kalau itu tidak tercapai, maka selanjut ya tempuh jalur hukum. Mediasi ini kan sudah dilakukan, sampai lima kali,” katanya seraya meminta semua terkait bersikap bijak.

Ditemui di ruang kerjanya, Kasubsi Sengketa Konflik dan Perkara BPN Pandeglang Asep Erwin memastikan, siapa pun warga berhak mengusulkan pembuatan sertifikat kepemilikan tanah dangan dokumen alat bukti kepemilikan yang bisa dipertanggungjawabkan, termasuk warga atas hak kepemilikan sebidang lahan di Blok Legon Dadap, Desa Tanjungjaya.

“Syarat pembuatan sertifikat bisa berupa SPH (Surat Pelepasan Hak-red), bisa berupa AJB (Akta Jual Beli) dengan disertai tandatangan dan cap stempel basah berjabat berwenang,” katanya.

Ditanya apa dasar BPN Pandeglang menerbitkan sertifikat kepemilikan atas nama PT BWJ di Blok Legon Dadap, Asep tidak menerangkan secara jelas mengenai dokumen pengusulan tersebut.

Namun, dia memperkirakan pejabat di BPN Pandeglang sebelumnya menerbitkan sertifikat itu atas dasar usulan dari PT BWJ dengan bukti dokumen yang dilegalkan pejabat berwenang dari bawah.

Asep menyarankan, penyelesaian permasalahan atas kasus diselesaikan dengan jalan musyawarah. Sementara dua dari empat orang perwakilan PT BWJ enggan berkomentar soal permasalahan dugaan penyerobotan lahan tersebut. Mereka beralasan terburu-buru ada persoalan yang harus segera diselesaikan. “Sebentar ya pak kita ke sini dulu,” katanya sambil meninggalkan Radar Banten yang hendak meminta konfirmasi. (Herman/RBG)