Suasana mediasi

CILEGON – Komisi II DPRD Cilegon gelar rapat mediasi bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Cilegon dan PT CJ Korea Express Logistic Service Indonesia di ruang rapat komisi DPRD Cilegon, Senin (11/1/2016).

Rapat ini menyusul adanya pengaduan buruh bahwa perusahaan bidang jasa logistik itu telah melakukan pelarangan dan mengintimidasi buruh setelah dibentuknya serikat buruh Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP) Pengurus Unit Kerja (PUK) PT CJ Korea Express. Serikat yang pada saat itu menunjuk DPC FSPKEP Kota Cilegon dalam mediasi itu menuding, CJ Korea Express diduga telah melanggar konstitusi.

“Harapan kami, keberadaan serikat itu seharusnya dapat membantu kinerja manajemen agar pekerja dapat lebih bertanggung jawab. Namun, kenyataannya ada intimidasi dari perusahaan, bahkan berujung pada PHK salah seorang buruh,” ujar Rudi Sahrudin, Ketua DPC SPKEP Kota Cilegon.

Secara de facto, kata dia,  serikat itu telah terbentuk sesuai dengan Undang Undangn nomor 21 tahun 2000 dan Konvensi ILO nomor 87 dan nomor 98, dan Pasal 28 UUD 1945 tentang hak berserikat dan berkumpul. “Jadi dalam Undang Undang itu jelas, tidak ada kewajiban kalau serikat sudah terbentuk harus melapor ke perusahaan. Karena Kalau sebelum terbentuk mereka melapor ke perusahaan, ini tentu ramai. Jadi kalau perusahaan menghalang-halangi terbentuknya serikat, sanksinya jelas, bukan administratif, tapi pidana,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, pertemuan itu masih terus berlangsung. (Devi Krisna)