Diduga Prolisdes Dipungli, Komisi I Akan Panggil Kades Cikuya

Sutet
Ilustrasi/ Inet

SUKARESMI – Ketua Komisi I DPRD Pandeglang, Habibi Arafat marah besar terkait adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam program listrik masuk desa (prolisdes) yang dilakukan oknum aparatur Desa Cikuya, Kecamatan Sukaresmi sebesar Rp250 ribu per rumah, dilansir dari Harian Radar Banten.

Habibi berjanji akan segera melakukan pemanggilan terhadap Kepala Desa (Kades) Cikuya Saniman dan Camat Sukaresmi Saeful Arief guna klarifikasi. Penjelasan dari kedua pemilik wilayah di daerah tersebut sangat dibutuhkan, guna mendapatkan keterangan yang akurat terkait informasi miring tersebut. “Ya, kalau memang dalam beberapa hari ke depan tidak ada perkembangan yang positif, maka saya akan segera melayangkan surat pemanggilan kepada camat dan kades setempat,” tegas Habibi yang dihubungi melalui telepon seluler, Selasa (26/1/2016).

Menurutnya, setiap program yang dibiayai pemerintah, seperti prolisdes gratis. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melakukan pungutan, apa pun dalihnya. Apalagi program tersebut benar-benar untuk masyarakat tidak mampu. “Saya benar-benar kecewa dengan pelanggaran itu,” ujar Habibi.

Sementara itu, Camat Sukaresmi Saeful Arief mengaku tidak mengetahui adanya pungli prolisdes yang dilakukan oknum aparatur Desa Cikuya. Apalagi, kata dia, sampai menginstruksikan kepada Kades Cikuya untuk melakukan hal tersebut. “Saya tak pernah menyuruh prolisdes dipungli. Malah sebaliknya, saya pernah menyampaikan pelarangan terkait hal tersebut. Nantilah, saya akan klarifikasi terlebih dahulu kepada Kades Cikuya mengenai hal itu. Betul atau tidak, ada pungli prolisdes di Desa Cikuya,” katanya. Namun, Arief membenarkan, dalam beberapa minggu terakhir telah dipasang kWh meter bantuan di 50 KK (kepala keluarga).

Baca sebelumnya: Duh, Prolisdes di Desa Cikuya Dipungli?

Sebelumnya diberitakan, sejumlah penerima bantuan prolisdes di Desa Cikuya, Kecamatan Sukaresmi, saat ini mengeluh. Soalnya, bantuan kWh yang diterima mereka pada dua pekan lalu harus diganti uang (dipungli). Besaran uang yang diminta sebesar Rp250 ribu per rumah oleh oknum aparatur desa setempat. (RB/mg-05/zis/ags)