Diguyur Hujan, Mahasiswa Kepung Kantor Gubernur

0
2732

SERANG – Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Serang, mengepung Kantor Gubernur Banten, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis (3/6).

Ditengah hujan deras, para aktivis kampus menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di Provinsi Banten. Mereka mendesak Gubernur Banten Wahidin Halim meminta maaf atas maraknya kasus dugaan korupsi di Pemprov Banten.

Pantauan Radar Banten, mahasiswa tiba di KP3B sekira pukul 14.45 WIB. Dengan membawa spanduk bertuliskan tuntutan mahasiswa. Para aktivis langsung bergantian melakukan orasi di depan Kantor Gubernur.

Baru 10 menit jalannya aksi, KP3B diguyur hujan deras. Sebagian aparat kepolisian dan petugas Satpol PP yang menjaga jalannya aksi di gerbang utama Kantor Gubernur langsung kocar-kacir, sementara puluhan mahasiswa tak geser satu langkah pun, mereka tetap melanjutkan aksinya.

“Untuk menuntut keadilan, kami tak akan mundur walau Banten diguyur hujan maupun badai,” kata salah satu mahasiswa dalam orasinya.

Ditengah hujan yang semakin deras, mahasiswa dengan kompak menyampaikan sumpah mahasiswa. Mereka menilai gubernur harus bertanggungjawab atas korupsi yang masih menggerogoti birokrasi Pemprov Banten.

Aktivis HMI Cabang Serang Dede Ruslan Rafiudin dalam orasinya mengatakan, banyaknya kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Banten, menandakan Gubernur Banten tidak serius dalam melaksanakan program pemberantasan korupsi yang dijanjikannya.
“Kami yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Banten Menggugat (Kasibat) menganggap Gubernur Banten Wahidin Halim sebagai Gubernur magang. Tiga korupsi yang masih ditangani Kejati Banten, di antaranya kasus dana hibah untuk pesantren tahun 2018 dan 2020, kasus pengadaan lahan UPT Samsat Malingping tahun 2019, dan terbaru kasus pengadaan masker tahun 2020 tanggungjawab seorang gubernur,” ungkapnya.

Dede melanjutkan, mahasiswa mendesak Kejati Banten untuk memeriksa Gubernur Banten.
“Kami berharap Kejati Banten segera mencari dalang dari tiga kasus korupsi yang sudah mencoreng nama baik Provinsi Banten,” tegasnya.

Disela aksi, Ketua GMNI Cabang Serang Arman Maulana menilai komitmen Gubernur Banten terhadap pencegahan korupsi hanya teori.
“Apa yang terjadi di provinsi banten tentu menjadi sebuah ironi bagi kita, tiga kasus korupsi menjadi sebuah jawaban bagaimana gubernur gagal melaksanakan agenda reformasi birokrasi di Banten,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Arman juga menyayangkan DPRD Banten yang tidak berani menggunakan haknya dalam mengawasi jalannya pemerintahan. “Tentu korupsi APBD ini perlu ada tindakan konkret dari DPRD. Harusnya dewan yang terhormat menggunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan Gubernur Banten,” tegasnya.

Lantaran Gubernur Banten sedang tidak berada di Pendopo Gubernur, aksi mahasiswa kemudian dilanjutkan ke DPRD Banten sekira pukul 16.00 WIB. (Deni S)