Dilarang Dibawa Mudik, Mobdin Dikumpulkan di Kantor

Kendaraan dinas roda empat BPKAD dikumpulkan di halaman kantor BPKAD Kota Serang sejak kemarin. Pengumpulan mobdin itu sebagai tindak lanjut instruksi Walikota Serang yang melarang mobdin dibawa mudik.

SERANG – Adanya larangan membawa mobil dinas (mobdin) untuk mudik yang dilontarkan Walikota Serang Tb Haerul Jaman mengharuskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Serang untuk mengumpulkan mobdinnya di kantor masing-masing. Walikota Serang sudah membuat surat edaran Nomor 028/575/BPKAD/2018. Dalam surat edaran itu tertulis, Walikota menginstruksikan kepala OPD dan pemegang kendaraan dinas roda empat di lingkungan Pemkot Serang agar tidak membawa mobdin tersebut untuk keperluan pribadi dalam rangka Idul Fitri 1439 Hijriah.

Untuk itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Adang Darmawan mengatakan, berdasarkan surat edaran itu, kendaraan dinas merupakan kendaraan operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. “Untuk itu, mobdin agar disimpan di kantor masing-masing pemegang kendaraan pada tanggal 8 Juni dan dapat diambil kembali pada masa cuti bersama berakhir,” ujar Adang, Kamis (7/6).

Kata dia, masih berdasarkan surat edaran itu, kepala OPD diminta agar melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan pengendalian terhadap kendaraan dinas tersebut dan melaporkannya kepada walikota. Selain surat edaran tersebut, pejabat tidak boleh mudik menggunakan mobdin berdasarkan surat edaran KPK Nomor B/3794/GTF)).02/01-13/06/2016 perihal imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya. Selain itu, ada juga surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/21/M.KT/02/2018.

“Pada prinsipnya ini merupakan asas kepatuhan terhadap perundang-undangan,” ujarnya. Selain itu, pengendalian dan pengawasan bagi mobdin yang disimpan di kantor karena cuti bersama agak sedikit lama, sehingga perlu perhatian khusus dari kepala OPD untuk keamanan atas barang milik daerah tersebut. Untuk itu, perlu ada orang yang menjaganya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa berdampak pada kerugian daerah. Bagi pejabat yang tidak mengindahkan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN dengan leading sector-nya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Inspektorat Kota Serang.

Pengurus Barang BPKAD Kota Serang Irmat Hendarsyah mengatakan, ada 17 unit mobdin BPKAD. Kemarin, semua mobdin itu sudah dikumpulkan di halaman kantor BPKAD. “Nanti bisa diambil lagi setelah cuti bersama berakhir,” ujarnya.

Kata dia, selama mobdin dikumpulkan di kantor, pihaknya melakukan penjagaan dengan menempatkan tiga orang setiap hari dan malam dua orang.

Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Serang Sony August mengatakan, seluruh mobdin harus dikumpulkan di kantor masing-masing OPD. “Tapi ada juga yang menitip ke kami yakni Diskominfo karena halaman kantor mereka tak memadai,” ujarnya.

Ia mengatakan, hal itu berlaku tanpa terkecuali, sehingga tak boleh ada mobdin yang dibawa mudik maupun disimpan di rumah. Namun, kendaraan dinas roda dua dikecualikan. (Rostinah/RBG)