Dinilai Meresahkan, GPSM Minta Tempat Hiburan Ditutup

Sejumlah ulama yang tergabung dalam GPSM beraudiensi dengan Satpol PP, Dinsos, dan DPRD Kota Serang, di ruang aspirasi DPRD Kota Serang, Senin (16/4).

SERANG – Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM) mendesak sejumlah tempat hiburan yang ada di Kota Serang ditertibkan. Penegasan itu disampaikan oleh GPSM di ruang aspirasi DPRD Kota Serang saat rapat dengar pendapat bersama Satpol PP, Dinas Sosial dan anggota serta Ketua DPRD Kota Serang, Senin (16/4).

Ketua GPSM Enting Abdul Karim mengungkapkan, tujuan utama dalam pertemuan itu mengentaskan persolan permaksiatan yang diduga kuat banyak terjadi di tempat hiburan. Kata dia, di Kota Serang kini sudah semakin menjamur tempat hiburan yang meresahkan ulama dan masyarakat.

“Kami dari GPSM mensinyalir ada sekitar 24 tempat hiburan yang sudah jelas tidak memiliki izin. Adanya juga mereka itu izin resto, tapi sudah disalahgunakan,” ujarnya.

Selain itu, ia menuturkan, ada penemuan keberadaan tempat hiburan yang lebih mengagetkan di wilayah Kecamatan Walantaka. Tempat hiburan itu berdiri di atas tanah milik pemerintah yang sudah jelas keberadaannya tidak mempunyai izin menggunakan bangunan (IMB). Enting berharap Satpol PP tidak hanya berani menindak pedagang kaki lima (PKL) saja, tapi juga para pemilik tempat hiburan.

“Ini sudah menyalahi aturan. Oleh sebab itu, kedatangan kami ke sini untuk meminta penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2010 yang pernah dibikin oleh Dewan. Kami menekan Dewan agar meminta penindaklanjutan dari eksekutif. Ada lima tempat hiburan yang di atas tanah negara itu,” katanya.

Ia menuturkan, Kota Serang yang dikenal sebagai Kota Madani sangat tidak layak jika dipenuhi tempat maksiat yang dalam hal ini dimaksud dengan tempat hiburan. “Tagline kita kan Serang Madani, kalau diubah-rubah bisa jadi guyonan orang karena tempat hiburan. Dewan yang tupoksinya pengawasan harus menegur walikota,” ucapnya.

Ia mengaku, keberadaan anggota GPSM yang tersebar di setiap kecamatan sudah sepakat bahwa Kota Serang menolak keberadaan tempat hiburan. “Sesuai dengan amanat Perda Nomor 2 Tahun 2010, bahkan minuman keras pun dilarang beredar. Karena mengisyarakatkan hanya nol persen, tapi kenyataannya tidak seperti itu, masih terjual luas,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Serang Amanudin Toha mengaku, akan melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas tuntutan GPSM itu. Sebab, kemarin ada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang tidak hadir, yaitu DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang). “Keinginan dari para alim ulama yang hadir, yaitu GPSM meminta penutupan tempat karaoke di Kota Serang, tempat maksiat. Kenapa pertemuan ini harus dilanjutkan besok? Karena ini masih rancu, antara yang memberikan izin dari Dinas Perizinan dan Satpol PP. Kalau semua hadir, kita akan membuat MoU yang dapat dipertanggungjawabkan bersama,” tuturnya.

Ia sepakat jika tempat hiburan yang menimbulkan maksiat ditiadakan dari Kota Serang. Ia juga mendorong tempat hiburan yang berdiri di atas tanah milik negara untuk segera digusur. “DPRD tidak menyetujui itu. Yang jelas penggunaan aset pemerintah harus ada persetujuan DPRD, DPRD tidak pernah dilibatkan. Maka, kita ingin mengetahuinya,” katanya. (Riko Budi S/RBG)