SERANG – BPJS Kesehatan membentuk Posko Pemantauan dan Penanganan Pengaduan Distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI), baik di tingkat kantor pusat, kantor divisi regional, kantor cabang maupun kantor layanan operasional kabupaten/kota (KLOK). Posko pemantauan dan pengaduan ini juga berfungsi untuk memantau distribusi KIS-PBI yang sudah diserahkan BPJS Kesehatan ke pihak ketiga yakni PT Pos, JNE, dan mitra BPJS lainnya.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Serang Diah Sofiawati, mengatakan posko ini dibentuk sebagai langah antisipasi BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan bagi peserta KIS PBI. Pada tahun 2015, jumlah peserta KIS PBI sebanyak 86,4 juta jiwa, sedangkan di tahun 2016 dari 86,4 juta jiwa yang terdata di tahun 2015 terdapat 1,7 juta jiwa yang tidak lagi berhak mendapat bantuan iuran di tahun 2016. Hal ini berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor 170/HUK/2015. Posko ini juga menampung pengaduan tentang distribusi KIS PBI yang berpotensi masalah antara lain peserta pindah domisili, peserta meninggal dunia, dan peserta yang naik status sosial tidak miskin lagi.

Jumlah peserta KIS PBI di wilayah Kantor Cabang Serang dengan cakupan wilyah Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Total di wilayah ini mencapai 2.069.931 jiwa. Hotline yang dapat dihubungi di wilayah kerja Kantor Cabang Serang. Kantor Cabang Serang (08111221070), Kota Cilegon (08158719052), Kabupaten Serang (081310712320), Kabupaten Pandeglang (081210431173), Kabupaten Lebak (081319021399).

“Kita mengimbau bagi masyarakat yang namanya sudah dinon-aktifkan sebagai peserta KIS PBI untuk menjadi peserta JKN-KIS non PBI dengan mendaftarkan diri ke Kantor BPJS setempat dan membayat iuran setiap bulannya,” kata Diah saat konfrensi pers Posko Pemantauan dan Penanganan Pengaduan Distribusi KIS PBI di salah satu rumah makan di Kota Serang, Rabu (3/2/2016).

Ia juga menegaskan bahwa peserta yang mendapatkan KIS PBI tidak dipungut biaya terkait distribusi. “Kalau ada pihak yang meminta bayaran, harap segera laporkan kepada kami,” tegasnya.

Sementara itu, peserta lain seperti kartu eks Askes, eks Jamkesmas, KIS, kartu JKN BPJS Kesehatan masih tetap berlaku sesuai ketentuan sepanjang belum diganti kartu KIS. (Wahyudin)