SERANG – Pemprov Banten dinilai sarat dengan pnyalahgunaan praktik administrasi. Ini terlihat dari pemberian status disclaimer untuk Laporan Hasil Pengamatan (LHP) Pemprov Banten tahun 2013 oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Banten.

“Dari hasil temuan dan kesimpulan tersebut bahwa sangat jelas, benar Provinsi Banten selama ini adalah provinsi yang penuh dengan maladminsitrasi, korup dan gagal dalam pembangunan,” ujar Koordinator Lembaga Kajian Independen (LKI) Banten Dimas Kusuma, Selasa (17/6/2014).

Dimas menjelaskan, sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Banten, terutama pada tingkat eselon II selaku pengguna anggaran hampir seluruhnya tidak mampu mengemban amanah dan tidak mampu membawa Banten ke arah yang lebih baik. “Eselon II yang seharunya menjadi pihak paling bertanggung jawab ternyata tidak bisa diandalkan dalam pengelolaan anggaran,” katanya.

Pasca penyematan status disclamer alias tidak memberikan pendapat oleh BPK Perwakilan Banten terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov Banten tahun 2013, hari ini Pemprov Banten mengadakan rapat tertutup di Aula Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Curug, Kota Serang, Selasa (17/6/2014). Rapar tertutup ini dihadiri semua kepala SKPD di lingkungan Pemprov Banten. (WAHYUDIN)