SERANG – Sebanyak 97 perusahaan mendapat persetujuan untuk menangguhkan penerapan upah minimum kabupaten/kota 2015 yang telah disetujui Plt Gubernur Banten Rano Karno. Jumlah ini setelah Disnakertrans Provinsi Banten menolak usulan penangguhan enam perusahaan dan mendiskualifikasi usulan penangguhan satu perusahaan lantaran tidak memenuhi berkas ajuan penundaan UMK 2015.

“Jadi sekarang ada yang menjalankan UMK 2015. Ada juga yang tidak menjalankan UMK 2015 tapi di atas jumlah UMK 2014. Ada juga yang meminta menjalankan di bawah UMK 2014, terhadap ini kita tolak,” terang Kepala Disnakertrans Banten Hudaya Latuconsina, Sabtu (17/1/2015).

Secara ketentuan, menurut Hudaya, bagi perusahaan yang menjalankan upah minimum 2014 atau di atas itu, namun lebih rendah dari upah minimum 2014 pihaknya tidak mengizinkan. “Kalau menurut ketentuan yang tidak boleh itu menjalankan lebih rendah dari upah minimum 2014. Itu yang kita tolak,” tegasnya.

Kata dia, terhadap ketentuan ini sudah terjadi kesepakantan antara masing-masing pihak, terutama dari kalangan asosiasi buruh. “Dokumen terpenuhi. Kita cek ke buruh juga sudah disepakati,” kata dia.

Selanjutnya, setelah penangguhan upah minimum dari 97 perusahaan yang disetujui ini, pihaknya akan segera membuat regulasi melalui SK Gubernur Banten terkait penanguhan upah minimum. “Kita akan tetapkan melalui SK Gubernur masih mengikuti UMK 2014 tidak boleh lebih rendah dari itu,” ujarnya.

Bagi perusahaan yang ditolak, Hudaya menjelaskan karena beberapa hal antara lain tidak memenuhi persyaratan administratif, tidak adanya persetujuan dari buruh atau serikat pekerja. “Yang kedua, ada yang mengatakan sudah diaudit tapi bukan diaudit, hanya semacam surat penjelasan dari konsultan,” ungkapnya. (Wahyudin)