Hamidi

SERANG – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten dan DPRD Provinsi Banten mendukung usul pembentukan perda perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang disampaikan DPW Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Banten.

Kata Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Hamidi, beberapa masalah yang menimpa TKI asal Banten tidak langsung terkoneksi dengan dinasnya karena terhalang regulasi dan akses informasi.

“Tadi SBMI bilang tahun ini ada 18 TKI bermasalah,  kita tidak tahu itu sumbernya dari mana,  karena yang masuk ke kita hanya dua dan itu sudah selesai,” ujar Hamidi di gedung DPRD Banten setelah melakukan pertemuan dengan SBMI dan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah,  Senin (3/4).

Menurut Hamidi, perda diperlukan untuk memperjelas tugas dan wewenang pemda menyikapi TKI, selain mengawasi dan memberikan perlindungan.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mendukung wacana usul perda perlindungan TKI. Usulan itu akan menajdi perda insiatif DPRD Banten.

“Kita akan bersinergi dengan SBMI dan pihak lain untuk menyusun perda itu. Naskah kajian akademiknya kita tunggu dari SBMI,  selanjutnya kita proses,” ungkap Asep.

Asep belum bisa memperkirakan perda tersebut jadi dan disahkan karena proses penyusunan dari naskah akademik hingga raperdanya belum dibahas DPRD.

Ketua DPW Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Banten Maftuh saat bertemu dengan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengungkapkan, dari 18 tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Banten yang bermasalah di sejumlah negara, seperti Abudhabi,  Irak, Arab Saudi, Bahrain, Malaysia,  dan Oman, 14 di antaranya berasal dari Kabupaten Serang. Masalah yang dialami antara lain over contract, hilang kontak, dan korban trafficking.

“Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang menjadi wilayah kantung TKI. Paling banyak di Kabupaten Serang,  di daerah Pontang dan Tritayasa,” ujar Maftuh.

Menurutnya,  untuk menyikapi persoalan para TKI,  perlu ada regulasi yang dibuat pemerintah daerah karena sejauh ini penanganan TKI bermasalah belum ada acuan hukum.

“Tadi kita mengusulkan kepada Pak Ketua DPRD agar dibuat Perda tentang TKI. Dengan Perda itu diatur pengawasan dan regulasi lain berkaitan dengan TKI,” ujarnya. (Bayu Mulayana/coffeandchococake@gmail.com)