CILEGON – Kepala Inspektorat Kota Cilegon Tb Heri Mardiana menolak memberikan keterangan terkait dengan tindak lanjut pihaknya atas sejumlah catatan dan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten, terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pelaksanaan APBD Pemkot Cilegon tahun anggaran 2014.

Ditemui di Aula Setda II Pemkot Cilegon, Jumat (6/2/2015) sore, mantan Staf Ahli Bidang Hukum Setda Kota Cilegon ini, mengaku belum dapat memberikan keterangan apapun, lantaran harus membahasnya terlebih dahulu dengan sejumlah SKPD yang memiliki catatan dan temuan dari BPK.

“Nanti dong, kita rapatkan dulu Senin (9/2/2015) nanti,” ujarnya singkat seraya meninggalkan sejumlah awak media.

Diketahui, BPK mencatatkan sebanyak 10 temuan, atas LHP pelaksanaan APBD Pemkot Cilegon tahun anggaran 2014 yang tersebar di lima SKPD. Antara lain Dinas Tata Kota, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan teuan terbanyak terdapat di Dinas Pekerjaan Umum. Temuan itu diluar dari temuan di Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri (PDAM-CM), BUMD milik Pemkot Cilegon.

Catatan dan temuan itu, sudah berusia genap satu bulan sejak diterima Pemkot Cilegon dari BPK pada 6 Januari lalu. BPK sendiri, memberikan tenggat waktu sekira 60 hari untuk penyelesaian catatan dan temuan itu.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Cilegon Abdul Hakim Lubis telah menginstruksikan kepada SKPD untuk segera menuntaskan catatan dan temuan itu. “Yang pasti, catatan dan temuan itu tidak masuk kedalam hasil audit final (sebelum BPK memberikan opini), bila temuan itu berhasil kita selesaikan,” katanya. (Devi Krisna)