Ditolak Pemkab Serang, Raperda Zonasi Disesuaikan

0
268 views

SERANG – Pemkab Serang menolak Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang saat ini dibahas di DPRD Banten. Raperda itu dinilai hanya akan memicu kerusakan lingkungan dan ekosistem laut di Kabupaten Serang. Sebab, dua wilayah di Kabupaten Serang, yakni Kecamatan Tirtayasa dan Puloampel akan dijadikan wilayah pertambangan pasir laut.

Penolakan itu disampaikan Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa pada Jumat (2/8). Pandji mengatakan, keberatan jika raperda itu orientasinya untuk memberikan izin pertambangan pasir laut di Kabupaten Serang. Sikap penolakan itu sudah disampaikan kepada Pemprov Banten.

“Kita tidak setuju kalau raperda itu untuk memberikan izin soal pertambangan pasir di wilayah kami,” katanya kepada Radar Banten ditemui di ruang kerjanya, Jumat (2/8).

Menurut Pandji, kebijakan tersebut merugikan masyarakat pesisir. Selain merugikan nelayan yang melaut, juga akan merugikan tambak-tambak ikan di pesisir. “Kalau dikeruk pasirnya, nantinya kan pasirnya kebawa ombak, masuk ke empang-empang tambak ikan,” ujarnya.

Menanggapi penolakan dari Kabupaten Serang itu, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menuturkan, raperda RZWP3K merupakan instrumen yang sangat penting sebagai dasar izin lokasi dan izin pengelolaan untuk investasi kegiatan pembangunan, di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tanpa aturan yang jelas, pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil rentan terjadi konflik.

“Makanya, kami dorong pansus mempercepat pembahasan raperda RZWP3K, tentunya dengan mempertimbangkan masukan dari semua pihak, termasuk dari Pemkab Serang,” kata Asep, Jumat (2/8).

Asep menambahkan, DPRD Banten periode 2014-2019 masa baktinya akan berakhir pada 1 September 2019. Untuk itu, Raperda RZWP3K ditarget rampung pada Agustus. Asep meminta pansus mempertimbangkan masukan dari masyarakat terutama saran dan kritikan dari Bupati Serang.

“Prinsipnya raperda ini untuk melindungi masyarakat. Insya Allah sebelum masa bakti kami berakhir, raperda ini sudah disahkan menjadi perda baru di Banten,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Raperda RZWP3K tahun 2018-2038, Thoni Fathoni Mukson mengatakan, masih memerlukan waktu untuk membahas lebih lanjut masukan-masukan dari masyarakat. Rencananya, pekan ini pansus akan membahasnya dengan Bappeda sebelum berkonsultasi ke Kemendagri dan KKP.

“Kita akan rapatkan lagi karena ini kan ada masukan-masukan dari masyarakat. Apa saja kekurangannya, kita akan bahas itu supaya segera mengambil keputusan,” katanya.

Menanggapi penolakan dari Kabupaten Serang, Thoni menegaskan, pihaknya akan menyesuaikan draf raperda yang memicu polemik serta akan melakukan penyesuaian sekaligus peninjauan ke lapangan.

“Terkait penetapan zonasi tambang berada di wilayah Kabupaten Serang, yaitu di Tirtayasa dan Puloampel dalam draf raperda, kami akan melakukan penyesuaian kembali. Itu dilakukan karena sebelumnya DPRD sudah menetapkan juga kawasan perikanan tradisional di Kabupaten Serang,” ungkapnya.

Prinsipnya, lanjut Thoni, Raperda Zonasi untuk melindungi masyarakat termasuk nelayan. Saran dan masukan dari semua pihak akan diakomodasi oleh pansus. “Kita memberikan ruang seluas-luasnya untuk kawasan perikanan, pariwisata, dan konservasi. Jadi, raperda yang sedang dibahas pansus perlu mendapatkan banyak masukan,” paparnya. (jek-den/alt/ira)