Ditolak Warga, Proyek Geotermal di Padarincang Dihentikan

0
168
Sejumlah baliho penolakan dan portal jalan dari kelompok masyarakat di Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, terpasang di depan akses pembangunan proyek geotermal, Senin (22/7). Foto: Daru

PADARINCANG – Proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atau lebih dikenal dengan geotermal di Gunung Prakasak, Kampung Wangun, Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, dihentikan. Diduga, terhentinya proyek karena habisnya masa tenggat waktu surat izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang dijadikan lokasi proyek dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Pantauan Radar Banten, Senin (22/7) siang, di Kampung Binong terpampang spanduk penolakan pembangunan proyek geotermal berukuran besar di depan akses masuk proyek. Jalan menuju lokasi proyek juga diportal menggunakan kayu dan bambu.

Muhamad Jembar, warga Kampung Binong mengaku, sudah satu tahun proyek geotermal terhenti. Katanya, sebagian warga Kecamatan Padarincang menolak beroperasinya proyek. Padahal, menurut Jembar, proyek geotermal bermanfaat bagi warga karena membuka lowongan pekerjaan. Namun, ia tidak menampik ada dampak negatif dari proyek, salah satunya kerusakan lingkungan.

“Pasti ada aja dampak negatifnya. Tapi, kan bisa disiasati dengan menjaga kebersihan lingkungan,” ujarnya.

Sementara itu, Komandan Koramil (Danramil) 0213 Kecamatan Padarincang Kapten CHB Engkos Kosasih mengaku, proyek geotermal terhenti dampak dari penolakan sejumlah kelompok warga yang melakukan aksi unjuk rasa. Dibuktikan dengan pemasangan spanduk penolakan di depan akses jalan proyek. “Tapi, cuma sedikit warga yang menolak dari Desa Batukuwung,” katanya.

Selain itu, berdasarkan informasi dari Kepala Desa Batukuwung Nursyamsi yang diterima Engkos, bahwa masa tenggat surat IPPKH dari Kementerian LHK RI untuk proyek sudah habis. Katanya, IPPKH akan diserahkan kepada pihak pelaksana proyek geotermal antara Juli dan Agustus tahun ini.

“Kayaknya warga yang menolak proyek juga sudah tahu. Makanya, mereka pasang spanduk lebih banyak,” terangnya.

Terkait itu, Kades Batukuwung Nursyamsi membenarkan keterangan yang disampaikan Danramil. Ia juga mengaku sempat melakukan komunikasi dengan pihak proyek geotermal. Namun, ia tak bisa memastikan masa tenggat waktu surat IPPKH.

“Sekarang mereka sedang mengurus izin lagi,” ujarnya.

Senada disampaikan Camat Padarincang Gunawan bahwa terhentinya proyek geotermal karena ada penolakan dari kelompok warga yang mengatasnamakan Syarikat Perjuangan Rakyat Padarincang (SAPAR) yang digerakkan oleh mahasiswa, bergabung dengan Forum Pembela Islam (FPI), dan Laskar Pendekar Banten Sejati (LAPBAS). Lantaran itu, ia menyarankan, perusahaan harus fokus melakukan sosialisasi kepada warga yang masih menolak pembangunan proyek geotermal setelah terbit surat perizinan baru. “Semoga pembangunan (proyek geotermal-red) lancar. Jangan ada warga yang tidak setuju dengan kegiatan proyek,” harapnya. (Daru/RBG)