Dituding Tak Kooperatif, Komisi III Bakal Evaluasi Kinerja DPU

DPU Cilegon
Rapat pertemuan Komisi III DPRD Cilegon di kantor DPU Cilegon, Kamis (4/2/2016). (Foto: Devi Krisna)

CILEGON – Komisi III DPRD Cilegon mengatakan akan mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Cilegon. Upaya itu menyusul setelah baru terungkapnya capaian program kinerja tahunan SKPD teknis itu pada tahun 2015, setelah pihaknya melakukan sidak ke kantor DPU, Kamis (4/2/2016).

DPU menyebutkan hanya mampu menyerap anggaran sekira 88,4 persen dari total anggaran tahun 2015 sebesar Rp296 miliar. “Kami sudah menerima (data realisasi anggaran dan pendapatan 2015 DPU). Cuma memang belum terlalu detil, karena selama ini pun kami belum mendapatkan data yang relevan dan akurat, untuk kita ketahui sesungguhnya apa yang terjadi dan jadi kendala di SKPD,” ujar Sekretaris Komisi III DPRD Cilegon, Nurrotul Uyun.

Hal yang sama juga terjadi pada capaian pendapatan DPU dari sewa alat berat. DPU hanya mampu membukukan pendapatan sekira 30 persen dari target sewa alat berat tahun 2015 yang hanya sebesar Rp123 juta. “Bisa jadi karena perencanaan yang tidak matang. Tapi yang pasti, ada banyak yang akan kita evaluasi dan analisa di Komisi III kaitan kinerja DPU, agar ini bisa menjadi rekomendasi kami dalam pembahasan LKPJ berikutnya,” katanya.

Senada dikatakan Udin Alimudin, Ketua Komisi III DPRD Cilegon. Politisi partai Golkar ini menyebutkan, pihaknya menuding DPU tidak pernah kooperatif selama ini terkait dengan kinerja kepada Komisi III. “Data yang kita dapat saat ini akan kita pelajari dulu. Prinsipnya, kami sih yang realistis saja, yang penting anggaran itu bisa terserap sesuai dengan perencanaan,” katanya.

Sementara itu, Kepala DPU Cilegon Nana Sulaksana beralasan, tidak terserapnya anggaran dan minimnya pendapatan pihaknya itu turut didorong oleh sejumlah faktor. “Anggaran yang tidak terserap itu ada pada seperti proyek tandon, pengadaan tanah, termasuk pembangunan paving blok pada trotaor di JLS dan (jalan) protokol, memang itu belum maksimal. Untuk pendapatan, belum tercapai itu karena memang alat berat kita lebih berorientasi pada pelayanan bukan pendapatan. Seperti dipinjam oleh masyarakat atau instansi untuk membongkar warem (warung remang-remang) kemarin. Belum lagi karena ada peningkatan jalan (betonisasi), akibatnya alat berat kita jarang ada yang sewa,” kilahnya. (Devi Krisna)