Diusir Timses Muhamad-Saras, Bawaslu Bisa Pidana Bakal Calon

0
1.239 views

TANGERANG SELATAN – Akademisi Universitas Islami Syech Yusuf (UNIS) Tangerang Adib Miftahul menilai Bawaslu bisa pidanakan pihak yang menghalang-halangi tugasnya. Apalagi, aksi pengusiran saat melakukan tugas pengawasan.

Sebelumnya, dua petugas Bawaslu diusir oleh tim sukses Muhamad-Saraswati saat melakukan pengawasan pada acara deklarasi di wilayah Serpong pada Selasa (18/8/2020).

Adib mengatakan, dirinya sangat menyesalkan peristiwa itu terjadi, karena Bawaslu adalah lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah sebagai wasit dalam gelaran pesta demokrasi.

“Masa iya wasit yang diusir oleh pemain, kalau sampai peristiwa tersebut terjadi, karena saya baru membaca dari media online terkait peristiwa ini, maka ini adalah bentuk intimidasi terhadap lembaga Bawaslu, sangat menyesalkan”, terangnya, Rabu (19/8)

Menurut Adib, dugaan pengusiran dua anggota Bawaslu Tangsel saat deklarasi salah satu pasangan bakal calon wali kota dan wakilnya sangat memperihatinkan. “Yang pasti ini akan memberikan dampak elektoral bagi pasangan tersebut dan merugikan. Publik Tangsel akan melihat berita di media massa bahwa timses bisa arogan”, paparnya.

Di tengah rangkaian kontestasi Pilwalkot, diakui Adib, seharusnya para timses bisa menjadi penyambung lidah atau pedagang handal untuk bisa mendatangkan produk jualannya ditengah masyarakat supaya bisa dibeli atau memperoleh elektoral dari rakyat Tangsel.

Sedangkan terkait dugaan adanya intimidasi dan pengusiran kepada petugas Bawaslu, merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang, karena Bawaslu merupakan petugas atau bagian dari penyelenggara Pemilu.

“Sesuai undang-undang Pilkada UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 198A tentang Pilkada bahwa menghalangi petugas pemilu bisa dipidana. Maka Bawaslu Tangsel harus tegas bergerak melakukan penyelidikan”, tegasnya.

Sebagai lembaga resmi pemerintah, Bawaslu diakui Adib tidak bisa melihat ini sebagai hal biasa, namun harus serius dan melanjutkannya ke ranah hukum. “Harus diusut tuntas, agar mereka petugas yang dilindungi oleh regulasi UU bisa bekerja maksimal serta menjadi pesan penting, bahwa berdemokrasi harus mengedepankan cara elegan dan fairness. Proses jalan demokrasi itu harus bermartabat”, terangnya. (*)