DPD RI Kunjungi Pemprov Banten, Wagub Ungkapkan Sejumlah Persoalan

0
955 views

SERANG – Hari ini anggota DPD RI asal Banten mengunjungi Pemerintah Provinsi Banten. Kunjungan dalam rangak reses tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di ruang transit Pendopo Gubernur Banten KP3B, Senin (31/7).

Adapun tiga anggota DPR RI asal Banten yang hadir dalam kesempatan tersebut yaitu Habib Ali Alwi, Sadeli Karim dan Aprilia Andiara Hikmat. Sementara 1 orang anggota DPD RI asal Banten, Subadri, berhalangan hadir.

Dalam pertemuan tersebut, Wagub menitipkan aspirasi kepada para anggota DPD agar membantu mencarikan solusi terkait dengan adanya persoalan sterilisasi zona inti Banten Lama yang akan terbentur dengan kepemilikan lahan oleh warga. “Jadi kami memohon fasilitasi kepada DPD untuk bisa dicarikan solusi terkait persoalan ini, yaitu bisa dibicarakannya persoalan ini oleh DPD melalui komite terkait, kepada BPN (badan pertanahan negara) dan kementerian pendidikan,” kata Wagub.

Diungkapkan Wagub, UU tentang Cagar Budaya mengamanatkan zona inti kawasan cagar budaya harus steril dari kegiatan atau bangunan yang bukan bagian dari cagar budaya itu sendiri. Amanat UU tersebut akan menemui kendala di revitalisasi Banten Lama mengingat di zona inti kawasan tersebut banyak berdiri bangunan rumah danj kegiatan usaha milik warga. “Yang jadi persoalan, lahan dan rumah warga tersebut banyak yang sudah memiliki sertifikat hak milik. Di satu sisi, ganti rugi jika nanti dilakukan relokasi kepada warga tersebut tidak dibenarkan oleh aturan karena secara hukum wilayah cagar budaya adalah tanah negara,” papar Wagub.

Meski begitu, kata Wagub, solusi yang win-win solution tetap akan dikedepankan dalam mengatasi persoalan tersebut. Oleh karena itu, Wagub meminta peran seluruh stake holder, diantaranya dalam hal ini BPN, kaitannya dengan memverifikasi data tentang hak kepemilikan lahan di zona inti kawasan Banten Lama tersebut.

“Untuk kementerian pendidikan, dalam ketentuan revitalisasi cagar budaya, disebutkan zona inti menjadi kewenangan mereka. Untuk itu, kami saat ini sangat menantikan blue print revitalisasi zona inti Banten Lama dari kementerian pendidikan. Ini juga yang menjadi aspirasi kami untuk disampaikan DPD kepada kementerian pendidikan,” kata Wagub.

Lebih lanjut, Wagub mengungkapkan, Pemkot Serang sendiri, di dalam ketentuan terkait revitalisasi kawasan cagar budaya, memiliki kewenangan menyangkut zona penunjang.

“Jadi seperti bagaimana kawasan parkirnya, kawasan wisata belanjanya, fasilitas jalannya itu blie print-nya ada di pemkot. Pemprov sendiri tetap komitmen dengan kapasitas koordinator yang sifatnya administratif dalam proyek revitalisasi Banten Lama ini. Dan bantuan-bantuan yang sifatnya dimungkinkan oleh aturan, termasuk soal anggaran, pemprov siap,” kata Wagub seraya mengungkapkan pemprov sudah memberikan bantuan keuangan total sebesar Rp 90,6 M sejak tahun 2002 untuk kepentingan penataan Banten Lama tersebut.

Sementara itu, Habib Ali Alwi setelah pertemuan menjelaskan, pertemuan tersebut adalah pertemuan pertama setelah pelantikan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy sebagai gubernur dan wakil gubernur Banten.

“Dalam pertemuan tersebut mencari sinergitas kinerja, karena bagiamanapun DPD merupakan perwakilan daerah di pusat dan perwakilan pusat di daerah,” ujar Habib.

Selain persoalan repitalisasi Banten Lama, menurut Habib, Andika pun menyampaikan sejumlah persoalan. Diantaranya, persoalan guru honorer, honorer kategori 1 dan 2, persoalan tenaga kerja asing, dan persoalan lain terkait infrastruktur.

“Harapan kita segala persoalan di Banten bisa kita sambungkan di kementrian terkait dalam rapat dengar pendapat,’ ujar Habib. (Bayu Mulyana/coffeandchococakeW@gmail.com)