UPAYA pemerintah untuk meningkatkan level kemudahan berusaha (ease of doing business/ EODB) berbuah manis. Di tahun 2017 dalam rilis resmi Bank Dunia, Indonesia masuk dalam kategori top reformer melalui kategori starting a business, getting electricity, registering property, getting credit, paying taxes, trading across border dan enforcing contract, dan terakhir laporan terbaru kelompok Bank Dunia “doing business 2018 : reforming to create job” mencatat peringkat kemudahan berusaha di Indonesia naik dari posisi 91 menjadi 72 dari 190 negara.
Hasil ini sebagai bukti atas kerja keras dan komitmen nyata pemerintah untuk selalu kerja, kerja dan kerja. Namun demikian, di sisi lainnya justru memunculkan adanya tantangan baru untuk senantiasa mempertahankan atau bahkan terus meningkatkan pencapaian pada tahun-tahun berikutnya, karena ke depannya berbagai hambatan dan tantangan akan semakin kompleks khususnya terkait dengan aspek pengelolaan kebijakan di level daerah.
Sudah menjadi pemahaman bahwa di era desentralisasi dan otonomi daerah, peran pemda menjadi sangat vital. Aspek desentralisasi dan otonomi yang diletakkan di sisi belanja juga menjadi tantangan tersendiri. Daerah menjadi sangat otonom dalam pola pengalokasian belanja APBD–nya.
Sementara itu, peran dan kewenangan yang diemban makin krusial dalam menjalankan roda pemerintahan umum, pembangunan masyarakat serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
Pada medio Januari 2018, Presiden RI dalam kesempatan rapat kerja terkait percepatan berusaha dengan kabinet kerja dan seluruh Kepala Daerah menekankan bahwa untuk mengejar target tersebut perlu banyak melakukan pembenahan total dalam hal perizinan. Kemudahan perizinan juga harus diberikan dengan tidak memandang besar kecil skala bisnisnya.
Lalu bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam hal kemudahan berusaha?Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya meningkatkan daya saing daerah, melalui kemudahan berusaha telah melakukan langkah-langkah nyata, di antaranya dengan perbaikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangannya. Dimulai dengan penyempurnaan kelembagaan dan unsur-unsur pendukungnya, hingga penerapan pelayanan perizinan yang berbasis online yang secara otomatis menghindarkan praktek penyimpangan semisal pungli atau gratifikasi.
Tekad bulat dan arahan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk menerapkan pemerintahan yang bersih terutama terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, telah ditindaklanjuti Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dengan menuntaskan delapan belas rencana aksi pencegahan korupsi yang disupervisi oleh KPK, sehingga pada tahun 2017 lalu DPMPTSP mendapat penilaian berkategori hijau.
Beberapa terobosan dalam meningkatkan kemudahan berusaha yang dilakukan DPMPTSP Provinsi Banten di sektor pelayanan perizinan, adalah dengan menuntaskan proses pelimpahan kewenangan penerbitan izin dan non izin dari Organisasi Perangkat Daerah teknis, sehingga pemohon izin dalam memperoleh izin usaha hanya berurusan dengan satu lembaga dan tidak memerlukan biaya khususnya untuk izin-izin penanaman modal dan beberapa izin dan non izin sektor yang tidak terkena kewajiban membayar retribusi daerah, sampai dengan pengaplikasian proses izin dan non izin sistem online dengan sebutan Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik Terbuka (SIPEKA).
SIPEKA adalah sistem yang mudah, cepat, efisien dan transparan yang membuat insvestor dan pelaku usaha nyaman dan bisa memproses perizinan dengan mudah dan cepat, serta dapat diakses dimana saja. SIPEKA melayani 15 sektor yang terdiri dari 195 jenis perizinan yang merupakan kewenangan provinsi, (jenis izin dapat dilihat pada aplikasi SIPEKA), sedangkan beberapa izin yang masih menjadi kewenangan kabupaten/kota, seperti IMB, TDP dll dilayani masing-masing PTSP Kab/Kota.
Selanjutnya sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah, melalui Perpres 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Gubernur Banten juga telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 570.05/Kep.23-Huk/2018, Tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Banten, dengan salah satu tugas diantaranya melakukan penyelesaian hambatan (debottlenecking) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan provinsi dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/kota yang telah diajukan dan belum selesai.
Langkah-langkah yang telah dilakukan DPMPTSP ini telah berkontribusi besar pula pada peningkatan penilaian Ombudsman terhadap proses pelayanan publik di Provinsi Banten sehingga masuk dalam zona kuning dengan nilai 72,10. Sedangkan jika dilihat dari 57 jenis pelayanan publik yang dinilai, DPMPTSP melaksanakan 42 produk layanan dengan nilai rata-rata 89,11.
Kondisi demikian menunjukan bahwa salah satu kriteria kemudahan berusaha di Provinsi Banten, telah mengalami banyak perbaikan. Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan terhadap arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang sangat concern pada pelayanan masyarakat (pelaku usaha) menuju pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas. Untuk lebih mempertegas komitmen pelayanan perizinan yang mudah, nyaman dan transparan, Kepala DPMPTSP Provinsi Banten, Wahyu Wardhana menjamin lembaga dan jajarannya, khususnya di bidang pelayanan perizinan (PTSP) bekerja secara profesional berdasarkan tugas dan fungsi dan mempedomani aturan dan ketentuan yang berlaku. (ADVERTORIAL/DPMPTSP PROVINSI BANTEN)
