DPRD Banten Desak Pemprov Audit Dana CSR Perusahaan

0
722 views

SERANG – Potensi dana corporate social responsibility (CSR) di Banten dinilai cukup tinggi. Sebab, sekira 1.800 perusahaan skala besar di Provinsi Banten sejauh ini dianggap belum sesuai target dalam penyalurannya.

DPRD Banten melalu Komisi V meminta Pemprov Banten untuk mengaudit CSR perusahaan lantaran selama ini realisasinya masih fokus pada sisi kemanusiaan dan sedekah. “Kami mendorong Pemprov Banten melakukan audit CSR agar lebih efektif dan bermanfaat bagi pembangunan Banten. ‎Potensi CSR cukup tinggi. Namun, masih berupa charity (amal-red) dan filantropi (kemanusiaan-red). Padahal, secara konseptual CSR dapat menjadi sumber daya pembangunan Banten, yang mampu mengisi pos yang tidak mampu dimasuki APBD,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan kepada wartawan, Minggu (12/2).

Menurut politikus Partai Golkar ini, tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Kemudian diperkuat melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahan. “Sejumlah aturan itu bisa dijadikan payung hukum untuk mengoptimalkan CSR dalam pembangunan Banten. Kalau CSR hanya buat beli sembako atau beli bahan habis pakai seperti selama ini terjadi, program ini seremonial dan hit and run,” jelasnya.

Menurut Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Banten ini, Komisi V ingin pemastian implementasi peraturan CSR. “Kami mendorong Pemprov melakukan audit CSR. Perusahaan wajib melakukan pelaporan pelaksanaan CSR seperti amanat perda,” ungkapnya.

Kata Fitron, Pemprov Banten bisa menggandeng pihak ketiga, yakni Sucofindo sebagai lembaga untuk mengaudit. “Mereka punya tool untuk audit CSR. Bahkan, perusahaan bisa mendapatkan ISO 26000 sebagai pedoman baru pelaksanaan CSR,” tambahnya.

Setelah pilkada serentak 2017, Komisi V DPRD Banten berencana mengundang pihak Bappeda, Dinsos, Disnakertrans, dan Sucofindo. “Semua pihak bisa bekerja sama dan dipayungi MoU atau kesepahaman untuk dapat mengoptimalkan CSR,” jelas Fitron.

Fitron melanjutkan, CSR merupakan potensi dan peluang besar. “Nanti Bappeda dapat membuat blue print CSR yang terintegrasi pada target pembangunan Provinsi Banten,” ungkapnya.

Fitron mengaku khawatir ketidakseragaman dalam penerapan CSR di berbagai perusahaan menimbulkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam proses pelaksanaan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman umum dalam penerapannya. “Dengan disusunnya ISO 26000 sebagai panduan (guideline) atau dijadikan rujukan utama dalam pembuatan pedoman CSR yang berlaku umum, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan masyarakat global termasuk Banten. Audit dimaksud adalah untuk melakukan pemastian pelaksanaan CSR di Banten,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina mengaku, pihaknya saat ini sedang menyusun pendekatan yang akan ditawarkan terutama dari sisi efektivitas dan efisiensi program CSR dan skema pemanfaatannya. “Februari ini, akan kami bahas di jajaran Pemprov Banten dan pekan depan kami siap membahasnya bersama Komisi V DPRD Banten,” kata Hudaya.

“Sepanjang saya menjadi kepala Bappeda, belum pernah menerima laporan itu, saya tidak tahu apakah SKPD lain ada yang menerima laporan penggunaan dana CSR atau tidak,” sambung Hudaya.

Terkait desakan dari DPRD agar Pemprov segera melakukan audit, Hudaya menilai inisiasi mendorong audit, sah-sah saja. Sebab, Pemprov Banten tahun lalu telah memiliki Perda tentang CSR. “Bappeda sendiri terhadap perda tersebut, akan mengantarkan pada program penanggulangan kemiskinan di 27 desa kelurahan sebagaimana baru selesai dilakukan pemutakhiran basis data terpadu pada bulan November dan Desember 2016. Sudah direkap dan dilaporkan kepada TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) untuk kemudian minta ditetapkan sebagai dasar intervensi program penanggulangan kemiskinan. Maret nanti, Penjabat Gubernur akan mengundang pelaku usaha (BUMN, BUMD, dan swasta) untuk menerima laporan hasil pemutakhiran data tadi,” tambah Hudaya.

Hal lain yang akan ditawarkan pada program CSR adalah rekondisi wilayah akibat banjir, bantuan jembatan gantung yang rusak, pelayanan pendidikan dan kesehatan, bahkan pembinaan kelompok usaha kecil, dan kewirausahaan. “Jadi, kami siap membahas ini bersama DPRD,” tegas Hudaya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Disnakertrans Banten Alhamidi mengaku program CSR perusahaan merupakan leading sector Dinsos Banten. Disnaker sifatnya hanya membantu dan mendukung program itu.

“Jadi, kami tidak pernah mendapat laporan soal program CSR perusahaan,” katanya.

Soal audit dana CSR, Alhamidi mengaku setuju dan siap dilibatkan. “Sejak awal penyusunan Raperda CSR, kami juga mengikutinya. Tentu kami sangat mendukung ada audit dari Pemprov dalam pelaksanaan perda ini,” jelasnya. (Deni S/Radar Banten)