DPRD Banten Gelar Paripurna Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

DPRD Provinsi Banten

DPRD Provinsi Banten
Suasana Rapat Paripurna Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

SERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten hari ini menggelar rapat paripurna pandangan fraksi terhadap Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di ruang rapat paripurna, DPRD Provinsi Banten, Kota Serang.

Menurut Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah, dalam paripurna ini, setiap fraksi menyampaikan hasil kajiannya terhadap Raperda yang sebelumnya diserahkan kemarin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten Ranta Soeharta. “Catatan-catatan dari fraksi dianggap penting agar Raperda ini nantinya (setelah menjadi Perda) bisa benar-benar mensejahterakan masyarakat,” kata Asep, Selasa (2/2/2016).

Asep melanjutkan, Raperda ini pun memiliki peranan penting karena di dalamnya mengatur persoalan ketenagakerjaan, yang sebagaimana diketahui selama ini sering menimbulkan polemik. Misalnya, dalam Raperda ini diatur terkait Tenaga Kerja Asing (TKA), yang sebelumnya sempat ramai menjadi bahan perbincangan publik.

“Semoga dengan adanya regulasi, semua persoalan ketenagakerjaan, entah itu persoalan tenaga kerja asing, buruh, gaji, kesejahteraan buruh, semuanya bisa ditangani, dan persoalan tersebut tidak terjadi lagi, sehingga masyarakat sejahtera,” katanya.

Sebelumnya, kemarin, Sekda Banten, Ranta Soeharta menyampaikan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tersebut kepada DPRD pada Rapat Paripurna DPRD di KP3B, Curug Kota Serang, Senin (1/2/2016).

Dalam sambutannya, Ranta mengatakan, meski materi muatan ketenagakerjaan sudah diatur melalui Undang Undang hingga Peraturan Menteri, namun keberadaan peraturan-peraturan tersebut dirasa masih perlu didukung dan dilengkapi dengan materi muatan lokal mengenai ketenagakerjaan, yaitu bidang penempatan dan perluasan tenaga kerja asing, belum mengatur mengenai wajib lapor informasi lowongan kerja di perusahaan dan zonasi lingkungan tenaga kerja asing; Bidang hubungan industrial, menyangkut persoalan peraturan perusahaan yang harus disahkan oleh pemerintah daerah dan perjanjian kerja bersama yang harus didaftarkan kepada pemerintah daerah. (DPRD Provinsi Banten/ADVERTORIAL/Bayu)