DPRD Banten Minta Gubernur Genjot Pendapatan

SERANG – Sembilan fraksi di DPRD Banten meminta Pemprov Banten meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada 2020 dengan melakukan berbagai terobosan baru. Ini agar pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Gubernur Banten mengenai Raperda APBD Banten tahun anggaran 2020 di ruang rapat paripurna DPRD Banten, Kamis (10/10).

Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo yang memimpin rapat paripurna meminta juru bicara masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum mereka. “Silakan Juru Bicara Fraksi Gerindra untuk menyampaikan pemandangan umumnya, mengenai raperda APBD Banten 2020,” kata Budi mengawali rapat paripurna.

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Gerindra dengan tegas meminta Pemprov Banten untuk sungguh-sungguh dalam memasang target pendapatan daerah. “Target pendapatan daerah pada 2020 meningkat dua triliun dibanding target pendapatan 2019, namun sayang target PAD turun sekira Rp200 miliar dibanding tahun ini,” kata Ketua Fraksi Gerindra Agus Supriyatna saat membacakan pemandangan umum fraksinya.

Agus menjelaskan, pijakan utama dalam merumuskan dan mengatur target yang harus dicapai Pemprov Banten dalam setiap tahun anggarannya adalah RPJMD 2017-2022. Apabila target-target tahunan berada di bawah target RPJMD, itu akan memberatkan pada capaian target tahun berikutnya. Bahkan di tahun 2022, RPJMD Banten bisa gagal tercapai. “Bila target RPJMD 2017-2022 gagal tercapai maka Gubernur Banten dinyatakan gagal dalam menjalankan pemerintahan,” tegasnya.

Mantan Ketua KPU Banten ini memerinci, dari total belanja daerah yang diusulkan Gubernur sebesar Rp13,03 triliun pada RAPBD 2020, belanja tidak langsung mencapai Rp8,12 triliun, sementara belanja langsung hanya Rp4,90 triliun. Sedangkan target pendapatan daerah sebesar Rp12,42 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp7,93 triliun, dana perimbangan sebesar Rp4,49 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sebedar Rp6,20 miliar. “Target pendapatan dipasang tinggi, tapi target PAD 2020 justru turun dibandingkan target PAD 2019 yang mencapai Rp8 triliun lebih,” tegasnya.

Dikatakan Agus, Fraksi Gerindra meminta penjelasan dari Gubernur Banten terkait penurunan target PAD 2020. “Selama ini Pemprov hanya mengandalkan PAD dari pajak kendaraan bermotor, namun belum mampu menggali potensi dari sektor pajak lainnya seperti pajak air permukaan dan mengoptimalkan BUMD yang setiap tahun diberikan suntikan modal oleh Pemprov,” tegasnya.

Senada, Juru Bicara Fraksi PDIP Madsuri mengungkapkan, rencana target pendapatan tahun anggaran 2020 sebesar Rp12,42 triliun harus dibarengi dengan kepastian sumber-sumber pendapatan yang akan dicapai. Belajar dari tahun-tahunnya, meski pajak kendaraan bermotor telah dinaikkan.

Namun kenyataannya, target pendapatan daerah gagal tercapai. “Belajar dari tahun anggaran 2018, target pendapatan tidak tercapai, tahun depan harusnya memasang target yang terukur. Untuk itu kani minta penjelasan Gubernur sumber pendapatannya dari mana saja,” tegasnya.

Madsuri menambahkan, target PAD di bawah Rp8 triliun sementara target pendapatan daerah lebih dari Rp12,4 triliun, itu menunjukkan Pemprov tidak siap memenuhi target. “Apakah pendapat target tersebut merupakan target optimis atau target realistis. Mohon penjelasan Gubernur,” tutur Madsuri.

Hal yang sama juga disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN, PKS, Demokrat, Golkar, hingga Fraksi NasDem-PSI. “Kami bersyukur bila target pendapatan lebih dari Rp12 triliun dapat tercapai, semoga target setinggi itu berdasarkan perhitungan yang matang dengan indikator jelas sehingga tidak mengulang kegagalan tahun-tahun sebelumnya yang gagal mencapai target,” ungkap Ketua Fraksi PAN Dede Rohana.

Juru Bicara Fraksi PKS Cut Muthia pun menyampaikan hal senada dengan Dede. Menurutnya, target pendapatan daerah yang tinggi mestinya diikuti dengan target PAD yang tinggi juga. “Pendapatan daerah dan PAD itu berbeda, sebab PAD merupakan hasil kerja keras Pemprov Banten, sedangkan pendapatan daerah termasuk di dalamnya bantuan dari pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan yang sah,” katanya.

Fraksi PKS, lanjut Cut Muthia, meminta Gubernur Banten untuk menggali sumber-sumber pendapatan lain di luar pajak sehingga Pemprov tahun depan memiliki kreativitas dan terobosan dalam melaksanakan pemerintahan. “Pemprov harus kreatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mau bekerja keras mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera,” ungkapnya.

Usai rapat paripurna, Gubernur Wahidin Halim dan Sekda Banten Al Muktabar enggan memberikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Keduanya langsung meninggalkan Gedung DPRD Banten. “Maaf ya, kita ikut prihatin atas insiden yang terjadi di Kabupaten Pandeglang (Menkopolhukam). Pak Gubernur sekarang langsung ke sana,” kata Al Muktabar.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Adpem) Banten Mahdani mengatakan, penetapan target pendapatan daerah telah dihitung berdasarkan indikator yang jelas. “Nanti secara lengkap akan dipaparkan Pak Gubernur melalui rapat paripurna selanjutnya,” kata Mahdani kepada wartawan. (den/alt/del/ags)