Tenaga honorer kategori 2 (K-2) Pemprov Banten unjuk rasa di kantor gubernur pada tahun 2018. Mereka menuntut agar diangkat menjadi CPNS.

SERANG – Komisi I DPRD Banten meminta pemerintah pusat untuk memprioritaskan pegawai honorer di Pemprov Banten untuk menjadi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menurut anggota Komisi I DPRD Banten Aries Halawani, bila seleksi CPNS 2018 tidak mengakomodir pegawai honorer kategori dua (K2) dan tenaga kerja sukarela (TKS) dengan kuota khusus, pihaknya akan memperjuangkan kuota khusus dalam proses rekrutmen PPPK.

“Kami telah mengkaji PP 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sangat disayangkan proses rekrutmennya dilakukan oleh pemerintah pusat, bukan oleh pemerintah daerah. Agar peluang pegawai honorer lebih terbuka, kami akan mengusulkan kuota khusus kepada Kemenpan,” kata Aries saat memberikan keterangan pers di gedung DPRD Banten, Selasa (22/1).

Menurutnya, tidak ada satu pasal pun dalam PP 49 yang memberikan ruang bagi pemda untuk terlibat dalam proses rekrutmen PPPK. Padahal, daerah memiliki beban moral untuk meningkatkan kesejahteraan ribuan honorer.

“Bayangkan saja, di Banten saat ini masih ada ratusan honorer K1 yang mestinya sudah diangkat jadi CPNS tapi nasibnya belum jelas, begitu juga dengan ribuan honorer K1 dan TKS. Kalau pemda punya kewenangan merekrut PPPK secara mandiri, pemprov bisa memprioritaskan honorer menjadi PPPK,” ungkapnya. (Deni S/Aas)