DPRD Kota Serang Gagas Perda untuk Atasi Kesejahteraan Sosial

DPRD Kota Serang

DPRD Kota Serang
Suasana papat Pansus Perda Kesos.

SERANG – Atasi persoalan Kesejahteraan Sosial (Kesos), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang gagas Peraturan Daerah (Perda) Kesejahteraan Sosial.

Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Raperda Kesos Tubagus Ridwan Akhmad mengatakan, Perda Kesejahteraan Sosial dimaksud akan menjadi payung hukum atau konsep regulasi ke depan dalam penyelenggaraan Kesos di Kota Serang. Secara operasional harus tertuang rencana induk kesejahteraan sosial daerah (RIKSD) berpedoman pada RPJMD.

“Penyelenggaraan Kesos ini bertujuan, untuk meningkatkan taraf kesejahteran, kualitas dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat Kota Serang,” kata Ridwan, Kamis (14/1/2016).

Ridwan menjelaskan, secara yuridis pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda wajib melaksanakan urusan bidang sosial.

“Perda ini akan menjawab dan menjadi salah satu solusi dalam menangani problematika kesejahteraan sosial di Kota Serang seperti, kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, lanjut usia, PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) yang belum tertangani dengan baik oleh Pemkot,” katanya.

Ridwan menjelaskan, ruang lingkup pengaturan dari raperda ini mencakup 4 hal, pertama terkait dengan rehabilitasi sosial yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

“Dalam Perda ini mengamanatkan Pemkot segera punya rumah singgah sebagai tempat panti sosial rehabilitasi. Para PMKS yang mengikuti masa rehabilitasi sosial,
 waktunya minimal 3 bulan maksimal 36 bulan,” jelas Ridwan.

Kedua, lanjut Ridwan, mengenai jaminan sosial, di mana pemkot harus menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, para penyandang cacat kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi, menghargai pejuang perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa jasanya.

“Jaminan sosial tersebut berupa asuransi kesejahteraan sosial berupa PBI BPJS dan bantuan langsung berkelanjutan bagi PMKS yang hidupnya tergantung sepenuhnya pada orang lain, berupa uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial milik pemerintah,” katanya.

Ketiga, lanjut Ridwan, terkait dengan Kesejahteraan Sosial, ini diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan, pendampingan serta pemberian stimulan modal bagi PMKS.

“Sedangkan yang keempat, berkaitan dengan perlindungan sosial yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial, advokasi sosial dan bantuan hukum,” kata Ridwan.

Ridwan menjelaskan, konsekuensi adanya Perda Kesos maka anggaran Dinsos di APBD 2017 harus ditambah. Selain itu, setiap lembaga/organisasi kesejahteraan sosial yang melaksanakan kegiatan kesos termasuk pengumpulan dan penyaluran dana wajib mendapat izin walikota.

“Perda ini juga mengatur tentang pelaksanaan penjangkauan sosial atau razia terhadap PMKS yang mengganggu terhadap ketertiban umum,” jelasnya.

Berkaitan dengan sanksi Perda ini juga mengatur sanksi pidana dengan ancaman denda Rp50 juta atau kurungan 6 bulan, bagi orang/badan/organisasi yang mendukung/mengkoordinir PMKS yang mengganggu ketertiban umum. (ADVERTORIAL/Humas DPRD Kota Serang)