SERANG – Ratusan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Serang belum miliki izin usaha dan sertifikasi halal, lantaran pengusaha terkendala modal dan perizinan. Sekretaris Fraksi NasDem Kota Serang Jumhadi mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan Raperda tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kota Serang.

“Awal Februari ini akan dipansuskan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah-red) inisiatif dewan tentang pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kebetulan saya dan pak Kevin yang mengusulkan,” ungkap Jumhadi kepada wartawan via telpon seluler, Senin (12/1/2015).

Dikatakan Jumhadi, persoalan Koperasi, UMKM dan IKM seharusnya menjadi tanggung jawab Pemkot karena salah satu fungsi pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat. “Raperda ini bertujuan bagaimana nantinya untuk mempermudah bagi masyarakat untuk membantu misalnya berbentuk pinjaman dari bank yang tidak ada agunan. Hal ini bisa didorong melalui perda ini,” kata Jumhadi.

Selanjutnya Jumhadi mengungkapkan, Ketika nanti raperda ini disahkan, maka akan komunikasikan dengan Pemkot untuk dibuatkan perwalnya. “Saat ini kita sedang melengkapi dan menyempurnakan naskah akademiknya, kami berharap ke depan perda ini bisa bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Dalam raperda tersebut juga diatur izin usaha dan label halal dan ini akan kita dorong ke pemerintah untuk disosialisasikan pada masyarakat,” jelasnya.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Serang Uhen Zuhaeni mengatakan bahwa Raperda tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM akan menjadi pembahasan pertama awal Februari mendatang. “UMKM kita ini besar potensinya, tapi kan hangus karena tidak punya modal dan pemasaran. Paling tidak raperda ini untuk menjawab persoalan ini, ditambah menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.” kata Uhen. (Fauzan Dardiri)