DPRD Lebak Setujui LKPJ Bupati Tahun 2018

Rapat bamus pimpinan dan anggota DPRD Lebak, Kamis (25/4).

LEBAK – Rapat Badan Musyarawah (Bamus) DPRD Lebak menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lebak tahun 2018. Anggota Bamus DPRD Lebak tidak memberikan rekomendasi dan catatan. Bahkan, tidak menjadwalkan ulang rapat paripurna untuk membahas LKPJ Bupati yang sempat tertunda akibat tidak kuorum pada 22 April lalu.

Ketua DPRD Kabupaten Lebak Junaedi Ibnu Jarta menyatakan, Bamus berjalan dengan lancar. Anggota DPRD Lebak hadir dalam kegiatan tersebut dan jadwal paripurna bisa dibahas dan disepakati. Rencananya, paripurna akan dilaksanakan pada 2 Mei 2019. Tapi paripurna untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 – 2024. Sedangkan paripurna untuk membahas LKPJ Bupati 2018 tidak dijadwal ulang, karena Bamus menyepakati menyetujui LKPJ tersebut dan tidak memberikan rekomendasi terhadap bupati dan wakil bupati.

“LKPJ Bupati itu ada pilihan-pilihan yang dilakukan DPRD. Dengan pertimbangan DPRD melewati pembahasan pansus LKPJ, yang tentu ini LKPJ tahunan dengan sisa waktu yang sedikit. Untuk itu, Bamus memutuskan paripurna LKPJ tidak dijadwalkan ulang,” kata Junaedi Ibnu Jarta usai menggelar rapat Bamus dengan pimpinan dan anggota DPRD Lebak, Kamis (25/4).

Secara institusional dan politis, DPRD Lebak telah menyetujui dan tidak memberikan rekomendasi apapun terhadap LKPJ Bupati Lebak. Politikus PDI Perjuangan ini mengklaim tidak ada dampak hukum jika paripurna LKPJ tidak dilaksanakan. Dalam aturan, jika Dewan tidak menggelar paripurna berarti DPRD dianggap menerima dan semua fraksi menyepakati keputusan tersebut.

“Kita akan fokus membahas RPJMD Pemkab Lebak 2019 – 2024. Karena itu, kita tidak jadwalkan ulang paripurna LKPJ yang tertunda beberapa hari lalu,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Lebak 2018 dibatalkan karena 31 anggota DPRD Lebak bolos. Dalam rapat paripurna tersebut, anggota Dewan yang hadir hanya 19 orang dan pimpinan sidang memutuskan membatalkan sidang paripurna. Padahal, Bupati Iti Octavia Jayabaya dan Wakil Bupati Ade Sumardi telah hadir dalam ruang rapat paripurna tersebut. (Mastur)