DPRD Setujui Utang Pemprov

Pinjaman Rp856 Miliar Masuk APBD Perubahan

SERANG – DPRD Banten melalui Badan Anggaran (Banggar), menyepakati pinjaman daerah skema pemulihan ekonomi daerah (PED) tahun 2020 sebesar Rp856,2 Miliar masuk dalam struktur APBD Perubahan.

Kesepakatan itu dilakukan usai Banggar DPRD Banten melakukan rapat finalisasi raperda Perubahan APBD 2020 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Banten, di Gedung Serba Guna (GSG) DPRD Banten, Rabu (12/8).

Menurut juru bicara Banggar, Budi Prajogo, meskipun belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat tentang pengajuan pinjaman daerah skema pemulihan ekonomi daerah (PED) tahun 2020 kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), melalui Menteri Keuangan, yang telah diajukan Pemprov Banten pada awal Agustus lalu. Namun surat pengajuan itu bisa dijadikan dasar untuk proses pembahasan raperda perubahan APBD 2020.

“Postur APBD perubahan sudah disepakati dengan memasukan skema PED tahun 2020, tinggal diparipurnakan pada 14 Agustus,” kata Budi kepada wartawan usai rapat.

Ia melanjutkan, dalam rapat pleno raperda APBD perubahan, TAPD telah menyampaikan program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui skema PED 2020. “Pinjaman yang diajukan Pemprov ke pusat kan dua tahap. Yang kita bahas tadi untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp856 miliar. Untuk tahap kedua sebesar Rp4,1 triliun, akan dibahas nanti saat pembahasan raperda APBD 2021,” tegasnya.

Budi menambahkan, penarikan pinjaman daerah tahun 2020 difokuskan untuk kegiatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ketahanan pangan sesuai arahan pemerintah pusat.

“Ada enam OPD yang akan dibiayai kegiatannya oleh dana pinjaman ini, sebagian besar untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman,” pungkasnya.

Dalam proposal pengajuan pinjaman daerah skema PED tahun 2020, dana pinjaman sebesar Rp856,2 miliar dialokasikan untuk Dinas Perkim sebesar Rp538 miliar, DPUPR Rp170 miliar, Dindikbud Rp80 miliar, Dinkes dan rumah sakit Rp52 miliar, Badan Ketahanan Pangan Rp12 miliar dan Dinas Pertanian Rp2,4 miliar. (Rincian kegiatannya lihat grafis).

Sementara itu, Sekda Banten Al Muktabar mengungkapkan, TAPD dan Banggar DPRD sudah membahas bersama postur APBD Perubahan dengan memasukan skema PED tahun 2020.

“Memang saat ini belum ada persetujuan dari pusat terkait usulan Pemprov, namun permohonan pengajuan itu sudah bisa dijalankan melalui proses pembahasan raperda Perubahan APBD 2020,” katanya.

Al membantah bila kesepakatan TAPD dengan Banggar untuk menekan intervensi pusat agar segera menyetujui usulan pinjaman daerah yang diajukan Pemprov. “Bukan begitu, ini bukan strategi seperti itu. Struktur Perubahan APBD yang dibahas hari ini (kemarin), bagian dari pemulihan ekonomi daerah akibat pandemi Covid-19,” tegasnya.

Secara prinsip, kata Al, pemprov dan DPRD telah sepakat untuk memanfaatkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang difasilitasi pemerintah pusat.

“Program ini pinjamannya selama 10 tahun dengan masa tenggang 24 bulan,” tegasnya.

Ia melanjutkan, penarikan dana pinjaman dilakukan dalam dua tahap, yakni penarikan pertama Rp856,2 miliar tahun 2020 dan penarikan kedua sebesar Rp4,1 triliun tahun 2021.

“Dukungan pembiayaan ini prinsipnya mereview kembali agenda kita yang telah direfocusing lewat peraturan yang diarahkan pemerintah pusat pada penanganan Covid-19,” urainya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Banten Andra Soni mengungkapkan, secara regulasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) merupakan program pusat untuk membantu pemulihan ekonomi daerah (PED).

“Dalam aturan terbaru, pemprov diperbolehkan mengajukan pengajuan pinjaman ke pusat tanpa persetujuan DPRD. Namun setelah itu disetujui, tetap harus dibahas bersama DPRD untuk dituangkan dalam APBD,” katanya.

Ia melanjutkan, Pemprov Banten termasuk salah satu daerah yang bisa memanfaatkan program PEN, lantaran telah memenuhi sejumlah persyaratan seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat.

“Makanya hari ini (kemarin) kami melakukan pembahasan bersama TAPD tentang alokasi dana hasil pinjaman. Pembahasan yang dilakukan baru sebatas tentang regulasi. Sebab detilnya harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku,” tegasnya. (den/air)