SERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang melihat perbedaan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Banten 2017 dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Kota Serang 2018 karena banyak data sampah yang belum dimutakhirkan saat Pilgub dan Pilpres yang lalu.
Pada data DPT Pilgub Banten 2017 terdapat 455.291 pemilih, sedangkan di DPS yang ditetapkan 426.291 orang atau bekurang 29.132 orang.
Ketua KPU Kota Serang Heri Wahidin mengatakan, pihaknya setelah mencocokan 426.291 DPS dengan data di Disdukcapil Kota Serang yang sudah wajib memiliki KTP-elektronik. “Kurang lebih Disdukcapil merilis data 403 ribu data. Disdukcapil sedikit komplan ke kami, kok DPT-nya lebih besar dari data wajib KTP,” terangnya di Hotel Ultima Horison Ratu, Kota Serang, Jumat (16/3).
Pada tahapan Pilgub 2017, kata Heri, basis data saat coklit DPT terakhir dengan Pilpres yang tidak dihapus. Banyak pemilih tidak tetap di Kota Serang pada saat Pilpres lalu. Karena siapapun boleh memilih, asal Warga Negara Indonesia (WNI). “Kemarin, teman-teman belum selesai, untuk melakukannya butuh dua cara, manual dan sidalih (online-red),” terangnya.
Data kurang lebih 30 ribu DPT yang hilang ini, menurutnya merupakan data sampah yang belum dilakukan verifikasi maksimal pada saat Pilpres.
BACA JUGA : Panwaslu Kota Serang Khawatirkan Pemilih Tambahan Membludak
Kepala Disdukcapil Kota Serang Ipiyanto mengungkapkan, DPT Pilgub Banten 2017, merupakan data konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Ia tidak menampik ada perbedaan data dari hasil yang diumumkan KPU Kota Serang dengan data kependudukan wajib KTP.
“Saya perlu menyampaikan sedikit untuk klarifikasi data. Kalau berbicara kepada hasil semester pertama, yang sudah dilakukan dengan hasil yang tadi itu kekurangannya hanya 7000. Kalau semester kedua, itu 446.000 dengan hasil dari KPU sebanyak 426.158. Memang ada selisih, tidak sampai 30 ribu. Kurang lebih sekitar 20.000.
Artinya, jika berbicara hasil DPS yang ditetapkan KPU dengan hasil data yang sudah dilakukan pada semester pertama ini sudah mencapai 95,85 persen. “Kalau berbciara hasil validasi yang kami lakukan pendataan berjalan kekurangannya 20 ribu. Ini sedang berjalan. Dalam waktu dekat ini kita akan mobilisasi ke sekolah negdri swasta. Ke kelurahan tetap berjalan ,” tuturnya kemudian menerangkan data pemilih potensial yang diprediksikan mencapai 10.000 wajib KTP. (Anton Sutompul/antonsutompul1504@gmail.com).