Draf Revisi Perda RTRW Kota Serang Digodog

Foto udara kawasan Kota Serang beberapa waktu lalu. Draf revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang Tahun 2010-2030 memasuki finalisasi.

SERANG – Draf revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang Tahun 2010-2030 memasuki finalisasi. Setelah 20 Juni 2020 mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Sedikitnya 10 pasal diusulkan untuk diubah dalam Perda yang menjadi rujukan pembangunan Kota Serang 2020-2040.

Informasi yang dihimpun Radar Banten, 10 pasal tersebut di antaranya Pasal 5 tentang tujuan, Pasal 13 tentang Sistem Prasarana Transportasi, Pasal 22 tentang Rencana Pola Kawasan Lindung.

Kemudian, Pasal 23 tentang Kawasan Suaka Alam, Pasal 30, 36, 59, dan 60, tentang Rencana Pola Kawasan Budidaya. Kemudian, Pasal 39 tentang Penetapan Kawasan Strategis, dan Pasal 19 tentang Sistem Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang, Nanang Saefudin mengatakan, Bappeda dan Bagian Hukum Pemkot Serang tengah memperbaiki draf revisi Perda RTRW Kota Serang. “Lagi diperbaiki sedikit legal drafting-nya. Tahap finalisasi,” ujarnya kepada Radar Banten, Rabu (8/7).

Kata Nanang, usai proses revisi Pemkot Serang akan menyampaikan kepada DPRD Kota Serang. Revisi RTRW hingga pembentukan Perda ditargetkan lebih cepat amanat Kementerian ATR. “Target sih, lebih cepat lebih baik,” katanya.

Nanang mengatakan, secara substansi perubahan substansi revisi terkait beberapa persoalan diantaranya sistem prasarana transportasi, rencana pola kawasan lindung, kawasan suaka alam, rencana pola kawasan budidaya, penetapan kawasan strategis, dan sistem sarana dan prasarana mitigasi bencana. “Pekan kemarin, kita juga membahas dengan OPD, intinya secara keseluruhan sudah dapat difahami oleh teman-teman OPD,” ucap mantan Sekretaris DPRD Kota Serang itu.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkot Serang Subagyo mengatakan, ada beberapa poin perubahan Perda RTRW. Dalam waktu dekat, tinggal menindaklanjutinya bersama DPRD. “Draft-nya sudah kita bahas bersama. Kemudian tinggal dilanjutkan pembahasan bersama DPRD,” katanya.

Terpisah Walikota Serang Syafrudin mengatakan, tinggal beberapa langkah lagi sehingga RTRW hasil revisi segera dilakukan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) agar bisa masuk pembahasan. “Tinggal nanti kita bahas bersama dengan DPRD. Baru, setelah itu melakukan revisi perdanya,” terangnya.

Syafrudin mengatakan, setelah revisi perda RTRW ditetapkan. Maka, Pemkot memiliki kewajiban untuk memprioritaskan pembangunan penunjang bagi kawasan yang masuk kategori strategis. “Itu jadi tanggungjawab Pemkot. Jika memang infrastruktur penunjang menjadi kewenangan pemprov, ini akan kita komunikasikan,” katanya.

Sementara Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi mengatakan, secara umum DPRD Kota Serang akan menyetujui perubahan substansi RTRW Kota Serang. Tapi, hingga kini pihaknya belum mengetahui secara rinci perubahan tersebut. “Kita tentu setuju. Tinggal nunggu pertemuan bersama Pemkot Serang. Kan saya belum lihat apa saja poin-poin perubahannya,” pungkasnya. (fdr/nda)