Dua Bus yang Kecelakaan di Puncak Tak Terdaftar di Kemenhub

0
485
Sekretaris Jenderal Kemenhub Sigihardjo saat konfrensi pers di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (1/5). Foto: Gunawan Wibisono/JawaPos.com

JAKARTA – Bus Kitrans atau Zaki Transport yang kecelakaan di Ciloto, Kabupaten Cianjur, Minggu (30/4) lalu, ternyata tidak terdaftar sebagai bus pariwisata di Direktorat Jenderal Perhubungan dan Darat (Hubdar) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dugaan sementara, kecelakaan akibat rem blong bus pariwisata bernomor polisi B 7057 BGA itu menyebabkan 11 korban meninggal.

“Jadi memang bus ini ilegal dan tidak terdaftar,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenhub Sigihardjo saat konfrensi pers di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Senin (1/5).

Oleh sebab itu lembaga yang dikepalai Budi Karya Sumadi ini akan melaporkan pemilik perusahaan kepada pihak kepolisian lantaran tidak memiliki izin yang sah. “Karena ini sudah berkaitan dengan tindak pidana,” tegasnya sebagaimana dilansir JawaPos.com.

Sementara itu, bus HS Transport yang juga mengalami kecelakaan pada Sabtu (22/4) yang mengakibatkan empat korban meninggal dunia, di Selarong, Mega Mendung, Cisarua, juga tidak memiliki izin sebagai bus pariwisata di Dirjen Hubdar Kemenhub.

Sekadar informsi bus pariwisata Kitrans dengan plat nomor B 7058 BGA mengalami rem blong sehingga menghantam beberapa kendaraan di depannya hinga masuk ke jurang pada Minggu (30/4) sekira pukul 10.30 WIB.

Akibat kecelakaan itu 11 orang dinyatakakan meninggal dunia, dengan sembilan orang laki-laki dan perembuan dua orang. Sementara korban luka berat sebanyak lima orang.

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Mohamad Said menilai perlu ada sanksi tegas terhadap perusahaan penyedia jasa transportasi yang menjadi sumber kecelakaan di Ciloto.

“Harus ada sanksi yang tegas kalau memang mengabaikan hal terkait keselamatan penumpang,” ujar Muhidin kepada JawaPos.com, Minggu (30/4).

Kata dia, sanksi yang diberikan harus sesuai pelanggarannya. Kalau memang pelanggaran berat dan disengaja atau tidak melakukan uji kir kendaraan, sanksinya berdampak pada pembekuan surat izin trayek. “Juga bisa SIM pengendaranya dicabut,” sebut politikus Partai Golkar itu.

Sementara dia mengimbau kepada seluruh perusahaan penyedia jasa transportasi supaya melakukan uji kir secara berkala. Juga terhadap Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten¬† yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kalaikan kendaraan umum. “Harus ada pengecekan berkala kelaikannya,” pungkas Muhidin. (cr2/dna/JPG)