Net. ILUSTRASI
Net. ILUSTRASI

SERANG – Terdakwa korupsi lintasan atletik Stadion Badak Pandeglang dituntut 18 bulan. Keduanya adalah mantan Asdep Bidang Kemitraan Kemenpora RI Iman Bonila Sombu dan Direktur PT Teta Cipta mandiri (TCM) Layly Dwiyanti.

Kedua terdakwa kasus dugaan korupsi proyek lintasan atletik Stadion Badak senilai Rp6,4 miliar dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Kedua terdakwa dianggap telah terbukti melanggar dakwaan subsider pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KHUP. Pada persidangan yang digelar di
Pengadilan Tipikor, JPU Ucup Supritna membacakan tuntutan terhadap kedua terdakwa secara terpisah.

Pada pembacaan amar tuntutan pertama Ucup membacakan untuk terdakwa Layly Dwiyanti. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Layly Dwiyanti Binti H Marhadi dengan pidana penjara selama setahun dan enam bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,” kata Ucup Supriatna, Senin (28/12/2015).

Selain dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun enam bulan penjara, terdakwa Layly Dwiyanti juga diwajibkan membayar denda dan uang pengganti. Untuk denda Layly diwajibkan membayar sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

“Mewajibkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp586.142.522,90 atau jika uang pengganti tidak dibayar setelah satu bulan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka harta benda milik terpidana akan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta terpidana disita tidak mencukupi maka diganti dengan pidana selama tujuh bulan,” katanya.

Sebelum menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa Layly Dwiyanti, JPU mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa tidak mendukung persaingan usaha yang sehat.

“Hal-hal yang meringankan, terdakwa sudah menitipkan uang sebesar Rp545.200.000 sebagai hasil tindak pidana korupsi. Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa memiliki anak yang masih bayi, terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa telah menyelesaikan pekerjaannya,” ujar Ucup.

Sedangkan untuk terdakwa Iman Bonila Sombu, JPU mengganjar pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. Dalam pertimbangan tuntutan Iman Bonila Sombu, JPU mempertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan.

“Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal yang meringankan, terdakwa tidak menerima keuntungan dari perkara ini, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan,” jelas Ucup.

Menanggapi tuntutan JPU tersebut, kedua terdakwa akan mengajukan pembelaannya ata pledoi. (Wahyudin)