Suasana rapat paripurna penyampaian Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Senin (1/2/2016). Foto : Bayu

SERANG – Pertama kali mewakili Gubernur Banten Rano Karno menghadiri rapat paripurna, Sekda Provinsi Banten Ranta Soeharta mendapatkan kritikan dari anggota DPRD Provinsi Banten M. Redy lantaran Ranta menduduki kursi yang berada di deretan pimpinan Dewan, yang seharusnya untuk Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kritikan disampaikan anggota Komisi I dari Fraksi Nasdem itu saat interupsi sebelum Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah menutup rapat paripurna terkait penyampaian Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Senin (1/2/2016).

“Interupsi Pak Ketua, Sekda kan hanya mewakili Gubernur. Bagaimana di tata tertibnya, Sekda menduduki kursi yang disediakan untuk Gubernur dan Wkil Gubernur. Sekda kan pegawai negeri, bukan pejabat pengisi jabatan politik,” kata Redy.

Menurut Redy, sebaiknya ada kursi lain yang disediakan oleh DPRD untuk mengatisipasi hal yang terjadi pada hari ini, saat Gubernur tidak menghadiri rapat paripurna. “Ini tidak bisa disepelekan, harus disikapi,” katanya.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menanggapi singkat interupsi Redy. Menurutnya hal tersebut akan dibahas dalam rapat pimpinan. “Baik nanti akan kita rapatkan di pimpinan,” ujarnya.

Ranta sendiri terlihat menduduki kursi Gubernur. Pada rapat paripurna itu, Ranta juga membacakan pidato Gubernur Rano Karno.

Selain ada interupsi dari Redy, rapat yang berlangsung kurang lebih satu jam itu tidak dihadiri semua anggota DPRD. (Bayu)