Dugaan Kasus FS Fiktif: Tiga Kepsek Diperiksa Jaksa

SERANG – Proses penyidikan kasus studi kelayakan atau feasibility study (FS) yang diduga fiktif untuk pengadaan lahan unit sekolah baru (USB) SMA/SMK di Banten tahun 2018 terus bergulir. Kemarin (4/8), giliran tiga kepala sekolah (kepsek) di Kabupaten Pandeglang menjalani pemeriksaan di ruang pidana khusus (Pidsus) Kejati Banten.

Mereka diperiksa sebagai saksi sekira pukul 09.00 WIB. Mereka adalah Kepala SMK Mandalawangi M Ulung, Kepala  SMK Cipeucang Asep Rifadi dan Kepala SMK  Cigeulis Mukhlisin.

“Iya ada tiga kepala sekolah tadi (kemarin-red) yang datang berkaitan FS itu. Mereka datang bersamaan, bersama satu orang lagi. Satu orang ini bukan kepala sekolah. Saya tidak tahu (identitas-red),” kata sumber Radar Banten di lingkungan Kejati Banten yang enggan disebut namanya, Selasa (4/8).

Tiga kepala sekolah berikut satu saksi lain itu dipanggil untuk menghadap Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Banten, Bambang. Sekira pukul 12.40 WIB proses pemeriksaan terhadap keempatnya rampung. “Sudah pulang habis zuhur sekitar setengah satu lewat,” ujarnya.

Sumber Radar Banten lain menyebutkan proses pemeriksaan terhadap tiga kepala sekolah tersebut menindaklanjuti petunjuk dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten. Keterangan kepala sekolah itu dibutuhkan untuk menghitung kerugian keuangan negara terhadap kegiatan yang dananya bersumber dari satuan kerja (satker) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten senilai Rp800 juta. “Iya ada pemeriksaan para kepala sekolah. Pemeriksaan tersebut sesuai dari permintaan BPK,” katanya.

Sumber tersebut tidak mengetahui kapan audit proyek FS rampung. Sebab, beberapa kali BPK meminta tambahan keterangan saksi. “Sebelumya sudah dipenuhi tetapi ada permintaan lagi (dari BPK-red),” katanya.

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Banten Ivan Siahaan saat dikonfirmasi membenarkan pemeriksaan terhadap tiga kepala sekolah dan satu saksi lain. “Iya betul ada pemeriksaan itu (kepsek-red). Yang dipanggil ada empat orang berkaitan penyidikan FS,” ucap Ivan.

Ivan menuturkan sehari sebelumnya, ada sembilan kepala sekolah yang juga telah diperiksa. Namun Ivan tidak hapal identitas sembilan saksi tersebut. “Kemarin (Senin, 3/8) ada sembilan, sekarang (kemarin-red) ada empat (diperiksa-red). Informasinya yang dipanggil ini yang pernah mengajukan FS,” kata pria berdarah Batak tersebut.

Asisten Pidsus Kejati Banten Sunarko sebelumnya mengatakan bahwa penyidik telah mengantongi calon tersangka kasus ini. Namun, mantan Kajari Badung tersebut enggan membocorkan. Ia menyebut penetapan tersangka masih menunggu hasil audit. “Sudah ada (calon tersangka-red), nanti kita laksanakan gelar perkara setelah menerima hasil audit,” kata Sunarko saat ditemui Radar Banten di kantor Kejati Banten awal Juli 2020.

PRIORITAS DISELESAIKAN

Sementara itu, Kajati Banten Rudi Prabowo Aji enggan menjawab mengenai identitas calon tersangka tersebut. Saat ekspos perkara bersama awak media pada Selasa (21/7) lalu Rudi mengatakan penyidik masih menunggu hasil audit terlebih dahulu. “Untuk FS kita sedang menunggu penghitungan (audit-red) dan saat ini masih menunggu BPK (menyerahkan hasil audit-red),” tutur mantan Wakajati Jawa Timur tersebut.

Rudi mengatakan, kasus FS masuk dalam prioritas penyelesaian perkara di Kejati Banten. Saat ini terdapat empat perkara selain FS yang sudah naik tahap penyidikan. “Kita fokus penyidikan dulu, yang lid (penyelidikan-red) di pidsus kita akan tunda sebentar karena ini (perkara-red) sudah penyidikan,” tutur pria asal Semarang, Jawa Tengah tersebut.

Pengerjaan FS diketahui dilaksanakan oleh delapan perusahaan konsultan.  Yakni PT Fajar Konsultan, PT Raudhah Karya Mandiri, CV Tsab Konsulindo, CV Mitra Teknik Konsultan, PT Spektrum Tritama Persada, PT Javatama Konsulindo, PT Tanoeraya Konsultan, serta PT Desain Konsulindo. Delapan pelaksana proyek FS itu telah diperiksa.

Berdasarkan catatan Radar Banten, selain delapan konsultan pelaksana proyek, penyidik juga memeriksa sejumlah saksi lain. Di antaranya, mantan Sekretaris Dindikbud Banten Joko Waluyo, Bendahara Pengeluaran Dindikbud Banten 2018 Heti Septiana, Kasubid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Pujo Laksana, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) FS Rizal S Djafar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Sendi Risyadi, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dian Hardianto.

Joko Waluyo pada Kamis (29/8/2019), sempat menepis tuduhan pekerjaan fiktif pada belanja jasa konsultan senilai Rp800 juta itu. Ia menegaskan delapan konsultan telah melaksanakan studi kelayakan. Hasil studi kelayakan pengadaan lahan di 16 titik itu sudah diserahkan kepada Dindikbud Banten.

“Ketika mau mengatakan fiktif itu, ujilah itu apakah tidak sesuai kondisi di lapangan. Sederhananya begitu. Misalnya, kondisi kontur, foto udara, kan ada semua itu. Jadi, sulit dibantahlah kalau itu kemudian diduga fiktif,” kata Joko.

Joko juga mengaku pernah meminta konsultan agar FS dilaksanakan sedikitnya di 20 titik dari 16 titik pengadaan lahan yang dianggarkan. “Ketika memberikan pemahaman tentang skop (ruang lingkup-red) pekerjaan (kepada konsultan-red), saya sampaikan. Misalnya, saat melakukan studi, saya tidak mau hanya satu titik. Untuk kebutuhan satu lokasi, ada beberapa tempat yang jadi pilihan saya,” jelas Joko.

Dikatakan Joko, hasil studi FS telah disampaikan kepada pimpinannya. Tetapi, hingga berakhir masa jabatannya pada 26 Desember 2018, proyek pembebasan lahan itu belum disetujui.

“Saya tidak berani eksekusi (membebaskan lahan-red) sebelum pimpinan memutuskan. Makanya, saya sampaikan kepada pimpinan hasil FS saya. Mana yang dipilih mau dieksekusi, sehingga artinya lima titik itu belum final. Saya kan butuh persetujuan, bisa saja menentukan titik yang lain,” jelas Joko. (mg05/alt)