Duh, Jumlah Tenaga Medis di Kota Cilegon Belum Memadai

Suster
Ilustrasi/ Inet

CILEGON – Pemkot Cilegon mengklaim, hingga kini masih kekurangan pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 750 orang di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kebanyakan kekurangan pegawai itu berasal dari bidang medis.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Cilegon Mahmudin mengaku sudah menyampaikan hal itu melalui e-formasi ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sejak 2015 lalu. “Kebutuhan pegawai sekitar 600 sampai 750 orang. Artinya Pemkot sangat kekurangan tenaga, terutama tenaga medis di puskesmas dan rumah sakit,” katanya, Minggu (6/3/2016) seperti dilansir Harian Radar Banten.

Dia memperkirakan kekurangan tenaga medis akan semakin banyak, karena Pemkot Cilegon berencana meningkatkan status Puskesmas Pulomerak dan Ciwandan menjadi rumah sakit. “Kami berharap Menpan RB bisa memberikan kuota untuk penambahan jumlah tenaga medis di Pemkot Cilegon,” katanya.

Selama ini, jelas Mahmudin, satu orang pegawai di Pemkot Cilegon bisa menanggung beban tiga pekerjaan sekaligus. “Berdasarkan data e-PUPNS (pendataan ulang PNS secara elektronik), pegawai yang ada di Cilegon sebanyak 5.741 dan, idealnya menurut BKD sekitar 6.000,” jelasnya.

Disinggung mengenai kendala pelayanan yang diberikan, dia mengatakan hal itu tidak berpengaruh terhadap kinerja para pegawai di Pemkot Cilegon. “Kendala pelayanan tidak ada, karena kekurangan pegawai bisa di maksimalkan kepada satu orang. Jadi harusnya satu orang itu mengerjakan satu program atau satu pekerjaan, tapi ini satu orang mengerjakan tiga pekerjaan,” ujarnya.

Kata dia, selama ini memang banyak pegawai yang mengeluh dengan beban kerja yang dikerjakan. Namun, setelah pihaknya melakukan pengecekan dan pemeriksaan, ternyata semuanya baik-baik saja. “Sementara ngeluh, tapi setelah kita monitoring enggak mengganggu pekerjaan yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi mengaku, akan memprioritaskan putra putri daerah untuk mengisi kekosongan setelah rumah sakit baru selesai dibangun. “Akan kita biayai mereka untuk sekolah kedokteran dengan menggunakan APBD. Tapi itu berlaku untuk orang yang tidak mampu dan memiliki kemampuan, jadi bukan anak kepala dinas atau pejabat lainnya,” katanya. (RB/mg10/ibm/ags)