Duh, Prolisdes di Desa Cikuya Dipungli?

Sutet
Ilustrasi/ Inet

SUKARESMI – Sejumlah penerima bantuan program listrik masuk desa (prolisdes) di Desa Cikuya, Kecamatan Sukaresmi, saat ini mengeluh. Soalnya, bantuan kWh (killowatt hours) yang diterima mereka pada dua pekan lalu harus diganti uang (dipungli). Besaran uang yang diminta sebesar Rp250 ribu per rumah oleh oknum aparatur desa setempat.

Diketahui, bantuan kWh merupakan prolisdes yang dikelola Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Pandeglang 2016. Program ini seharusnya gratis, karena dibiayai APBD untuk membantu warga tidak mampu.

Abdul Manan, penerima bantuan yang ditemui di rumahnya, Kampung Bojong, Desa Cikuya, memastikan bahwa dirinya telah dipungut biaya pemasangan kWh oleh oknum aparatur desa. “Bukan hanya saya yang diminta uang oleh oknum aparatur desa. Tetapi, itu juga terjadi pada warga lainnya. Jumlah penerima bantuan di sini sebanyak 50 kepala keluarga (KK-red),” ujarnya, dilansir dari Harian Radar Banten, Senin (25/1/2016).

Ia mengaku, kerap didatangi warga lain yang mendapatkan prolisdes dari Distamben. “Banyak warga yang ngadu ke saya, seperti warga Kampung Cikuya Pinggirkali, Cikuya Gede, Narijah, dan Kampung Bojong. Mereka kecewa dengan sikap aparatur desa yang telah memungut biaya program bantuan kWh,” kata Manan.

Dihubungi melalui telepon seluler, Kepala Desa (Kades) Cikuya Saniman membantah jika ada pungutan liar (pungli) oleh aparaturnya dalam prolisdes. “Tidak ada pungutan terhadap warga yang mendapatkan prolisdes. Mungkin ada oknum lain yang melakukan, mengatasnamakan pemerintah desa,” kilahnya.

Dihubungi melalui telepon seluler, Kepala Bidang (Kabid) Energi pada Distamben Kabupaten Pandeglang Emuk Suherman mengatakan, pungli dalam prolisdes melanggar. Ia mengaku, sebelumnya telah melakukan sosialisasi terkait larangan pungutan biaya pemasangan kWh. “Apabila ada yang melakukan pungutan dalam prolisdes segera laporkan ke Distamben, karena itu melanggar,” ujarnya.

Menurutnya, rencana pemasangan kWh gratis tahun ini sebanyak 9.000 unit. Terdiri atas, bantuan dari Pemprov Banten sebanyak 6.000 unit dan bantuan dari Pemkab Pandeglang sebanyak 3.000 unit. Bantuan tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Pandeglang. “Saya belum mendapatkan laporan tentang dugaan adanya pungli pemasangan kWh,” ujarnya. (RB/mg-05/zis/ags)