Ekonomi Global Sedang ‘Galau’, Ratusan Buruh Tangsel Terancam PHK

Buruh
Ilustrasi (Foto: Khanif Lutfi)

TANGERANG – Kondisi ekonomi global yang berada dalam ketidakpastian, diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun ini. Hal ini membuat isu pemutusan hubungan kerja (PHK) makin santer terdengar akhir-akhir ini.

Di Kota Tangsel, ratusan buruh terancam PHK seiring tutupnya sejumlah perusahaan elektronik dan otomotif di Indonesia. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) malah menyebut ada sekira 800 buruh akan menjadi korban PHK di sektor industri elektronik dan komponen otomotif sepanjang 2016 ini. “Kota Tangsel ada pabrik manufaktur otomotif. Karyawannya sekitar 800 buruh,” kata Nurohmah, Ketua SPSI 1992 Kota Tangsel saat dihubungi, Kamis (11/2/2016) seperti dilansir Harian Radar Banten.

Sementara, Kabid Ketenagakerjaan dan Transmigrasi pada Dinsosnakertrans Kota Tangsel Suyatman Ahmad mengaku hengkangnya Ford dari Indonesia akan berimbas pada para karyawan di diler mobil asal Amerika Serikat di Kota Tangsel. Mereka dihantui PHK. “Saat ini masih menunggu keputusan dari kementerian,” ujarnya.

Kata Suyatman, setiap harinya Dinsosnakertrans mencatat 3.005 laporan sengketa buruh. Dari 3.005, di Januari ini ada 200 yang sudah di-PHK dari beberapa perusahaan. “Untuk itu, langkah yang diambil Dinsosnaker bagi karyawan di-PHK akan meningkatkan kompetensi karyawan dan job fair. “Dengan kedua program ini, kami harapkan yang di-PHK dapat kerja lagi,” pungkasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Syarifuddin, mengaku belum menerima laporan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Tangerang yang dirumahkan atau di-PHK. Juga, berikut pabrik yang sudah ditutup selama periode awal 2016 ini. “Belum ada datanya mas, kami sudah dari pekan lalu melakukan pengawasan rutin, namun tak ada yang melapor,” ujarnya.

Dikatakan dia, kebijakan merumahkan pekerja dilakukan perusahaan demi efisiensi. Manajemen perusahaan berharap perumahan pekerja bisa membantu mereka bangkit kembali dari keterpurukan. “Alasan mereka seperti itu, ini juga dilihat dari beberapa indikator seperti tingginya angka kompetensi perdagangan dan lemahnya kurs mata uang rupiah,” terang Syarifuddin, Kamis (11/2/2016) seperti dilansir Harian Radar Banten.

Dijelaskan dia, PHK massal terjadi karena daya beli masyarakat turun. Produksi perusahaan pada akhirnya tidak bisa menutup kebutuhan perusahaan hingga kemudian menyebabkan pengurangan karyawan. Syarifuddin menjelaskan sebanyak 18 industri besar dan 59 industri kecil di wilayah Kabupaten Tangerang belum terlihat ricuh dengan urusan PHK. Ia mengacu pada demo buruh Sabtu (6/2/2016) lalu, isu yang diangkat bukan PHK, melainkan upah. “Rata-rata masalah upah sektoral yang sampai saat ini belum ada titik temu antara pengusaha dan buruh, selain itu masih adem-ayem saja,” terangnya.

Ketua SPSI Bojong Kabupaten Tangerang, Imam Sukarsa meminta pemerintah cepat tanggap dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selain itu, pemerintah dituntut dapat memberi stimulus kepada perusahaan berbasis ekspor yang bermodal kecil. “Langkah itu bisa menambah jumlah lapangan pekerjaan kepada masyarakat, Jangan sampai ada pengangguran berjamaah,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang Abduh Surahman mengaku sudah mendengar adanya isu tentang PHK. Namun, khusus di Kota Tangerang dirinya belum tahu informasi kalau perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja dalam skala besar. Hingga kini belum ada data yang masuk berapa jumlahnya. “Datanya belum ada, kalau yang tahun lalu ribuan pekerja dirumahkan,” katanya.

Abduh mengaku pihaknya akan mengantisipasi jika benar-benar ada perusahaan yang bangkrut. Caranya adalah dengan membuat program-program guna menambah kemampuan tenaga kerja, seperti memperbanyak balai latihan kerja (BLK). Caranya ini, lanjut Abduh cukup efektif dalam menyerap angkatan kerja jika benar-benar terjadi PHK dalam skala besar. “Saya yakin dengan pekerja yang punya kemampuan, lowongan diterima di perusahaan kian besar,” katanya.

Selain itu, juga dengan berkomunikasi dengan perusahaan jika ada lowongan. Yakni dengan menggelar event job fair yang rutin digelar setiap tahunnya. Dengan kegiatan ini, kata Abduh, serapan pekerja bisa maksimal meski tengah diguncang isu PHK massal. Pemerintah tidak akan tinggal diam jika ada informasi perusahaan yang bangkrut. “Dengan pola yang kita jalankan, kemungkinan terjadinya pengangguran gara-gara dampak PHK bisa diminimalisasi,” urainya. (RB/riz/mg20/dus/asp)