Eks Dirut BGD Dituntut 2,5 Tahun Penjara

0
553 views
Salah satu JPU Kejati Banten Erlangga Jayanegara (berdiri) saat membacakan tuntutan perkara KSO fiktif tambang emas PT BGD di Pengadilan Tipikor Serang, Kamis (26/11)

Kasus KSO Fiktif Tambang Emas Rp5,9 Miliar

SERANG– Eks Direktur Utama (Dirut) PT Banten Global Development (BGD) Ricky Tampinongkol dituntut pidana dua tahun dan enam bulan (2,5 tahun) penjara di Pengadilan Tipikor Serang, Kamis (26/11). Ricky dinilai bersalah melakukan korupsi pada kerjasama operasi (KSO) fiktif pertambangan emas di Bayah, Kabupaten Lebak senilai Rp5,9 miliar.

Ricky tidak sendiri. Eks terpidana 2,5 tahun penjara kasus suap dua anggota DPRD Banten terkait pembentukan Bank Banten itu dituntut bersama eks Direktur PT BGD Franklin Paul Nelman dan Direktur PT Satria Lautan Biru (SLB) Ilham.

Tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Banten yang diketuai oleh Eka Nugraha menuntut agar Ricky dan Franklin diganjar pidana penjara selama 2,5 tahun.

Selain itu, Ricky dan Franklin dituntut pidana denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan. Tetapi, keduanya lolos dari tuntutan pidana uang pengganti.

Tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, pengembangan PT BGD sebagai BUMD yang kompetitif dilakukan tidak sesuai amanah sebagai alasan yang memberatkan tuntutan pidana tersebut. “Hal meringankan mengaku dan menyesali perbuatannya, bersikap koperatif selama persidangan,” kata Agus Kurniawan, anggota Tim JPU Kejati Banten.

Sementara Ilham dituntut pidana penjara tiga tahun dan enam bulan penjara. Ilham juga dituntut pidana denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan dan membayar kerugian negara sebesar Rp5,225 miliar, subsider satu tahun dan sembilan bulan penjara.

Perbuatan ketiganya dianggap telah memenuhi unsur Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. “Sebagaimana dalam dakwaan subsdier,” ujar Erlangga Jayanegara,anggota tim JPU dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Hosianna Mariani Sidabalok.

Diungkapkan Erlangga, perkara itu berawal saat Franklin dan Direktur PT Graha Makmur Coalindo (GMC) Lie Tek Lok bertemu pada Juni 2015. Pertemuan membahas pinjaman modal kerjasama operasi penambangan emas itu dihadiri oleh Project Manager PT BGD Ardiyanto.

Sesuai permintaan PT BGD, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi dan Keluatan(P3GL) memaparkan lokasi pertambangan milik PT GMC di perairan Bayah. “Dalam beberapa kali pertemuan, PT GMC memiliki kendala operasional,” ujar Erlangga.

Kendala tersebut berupa izin usaha pertambangan yang belum lengkap. PT GMC hanya memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi di tingkat kabupaten dan belum sampai ke tingkat kementrian. Namun, PT GMC tetap mengajukan peminjaman modal kerja sebesar Rp15,338 miliar.

Untuk melaksanakan kegiatan pertambangan emas tersebut pada Agustus atau September 2015, Ricky meminta Direktur PT Surya Laba Sejati (SLS) Budiyanto menyiapkan perusahaan penyewaan kapal hisap.

Budiyanto kemudian mengenalkan Ilham kepada Franklin, Ricky dan Lie Tek Lok. Keempatnya bertemu di Senayan City, Jakarta. Disepakati PT SLS dan PT SLB akan melakukan kontrak perjanjian sewa kapal untuk mendukung kegiatan pertambangan.

Pada 31 Agustus 2015, Ricky menandatangani surat persetujuan modal kerja untuk Lie Tek Tok. Usai penandatangan tersebut atau pada 8 Oktober 2015, Franklin dan Ilham melakukan survei kapal bernama Mutiara Hitam 3 di Bangka Belitung.

Pasca persetujuan pinjaman tersebut, Franklin meminta Kepala Bagian Keuangan PT BGD Miriam Budiarti untuk mentransfer uang Rp1 miliar kepada SLS untuk penyewaan kapal. Pada 30 Oktober 2015 baru ditandatangani surat perjanjian sewa menyewa kapal Nomor:011/SLB-JKT/BGD/2015 oleh Ilham selaku direktur SLB bersama Thomas Edison Rihimone sebagai penyewa  dari PT SLS.

Pada 2 November 2015 PT BGD kembali mencarairkan uang Rp2 miliar kepada PT GMC. Sehari kemudian, Miriam kembali mentransfer Rp1,420 miliar kepada PT SLS untuk biaya sewa kapal. Masih di November 2015, Franklin memerintahkan Miriam untuk mentransfer uang Rp1,7 miliar ke PT SLS untuk biaya operasional.

Kendati belum memulai pertambangan, pada 24 November 2015 Ilham mengirim tagihan senilai Rp1,5 miliar melalui email yang ditujukan kepada Franklin. Franklin kemudian meminta bagian keuangan PT BGD Arniyanti Ayuningstyas untuk menstransfer uang ke rekening Ilham. Perbuatan Franklin tersebut menurut JPU tidak melakukan kajian pertimbangan kelayakan investasi. Franklin tidak melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap kinerja maupun laporan keuangan PT SLS. Parahnya, pada 2012 PT SLS diketahui sudah tidak aktif. “Selain itu PT SLS tidak memiliki karyawan,” ucap Erlangga.

Pencarian uang dari PT BGD tersebut  telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam akta perjanjian. Selain itu, pencairan uang PT BGD tersebut tidak didukung dengan adanya perikatan atau perjanjian denga PT SLS. Franklin pun mengetahui kalau Ilham bukan pemilik kapal.

“Pemberian dana pinjaman kepada PT SLS dan PT SLB untuk mendukung operasional PT GMC dalam bentuk penyewaaan kapal tidak berdasar karena PT GMC baru memiliki izin pertambangan eksplorasi untuk jenis komoditas tambang pada Desember 2015,” tutur erlangga.

Uang yang telah dicairkan tersebut tidak dibutuhkan karena belum adanya kegiatan pertambangan. Akibat perbuatan Franklin dan Ricky tersebut telah menguntungkan korporasi PT SLS senilai Rp4,120 miliar dan Ilham Rp1,797 miliar. Atas tuntutan tersebut, ketiga terdakwa menyatakan keberatan dan mengajukan pembelaan. Sidang ditunda kamis pekan depan. (mg05/nda)