Eks Kadinkes Banten Dibui

Tiga terpidana korupsi genset RSUD Banten diperiksa jaksa Kejati Banten sebelum dieksekusi ke Lapas Serang, Jumat (10/5).

SERANG – Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Banten Sigit Wardojo dijebloskan ke Lapas Klas II A Serang, Jumat (10/5). Sigit dieksekusi usai penuntut umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mengeksekusi menerima petikan putusan Pengadilan Tipikor Serang.

Selain Sigit, eksekusi hukuman juga dilakukan terhadap staf RSUD Banten M Adit Hirda Restian dan Direktur CV Megah Teknik (MT) Endi Suhendi. Ketiganya divonis bersalah melakukan korupsi pengadaan genset RSU Banten tahun 2015 senilai Rp2,2 miliar, Jumat (3/5). Sigit diganjar 16 bulan penjara denda Rp50 juta subsider 1 bulan. Sedangkan Adit dan Endi divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Khusus Endi diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp583 juta lebih. Tetapi, Endi telah menyerahkan uang sebesar Rp631 juta saat proses penyidikan di Kejati Banten. “”Hari ini sekitar pukul 17.30 WIB dilakukan eksekusi terhadap tiga terpidana perkara pengadaan genset RSUD Banten,” ujar Aspidsus Kejati Banten Sekti Anggraini.

Eksekusi hukuman tersebut lantaran majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang memerintahkan ketiga terdakwa harus segera ditahan. “Perkara tersebut sudah dinyatakan inkracht (memiliki kekuatan hukum tetap-red). Kami juga telah menerima petikan putusan, makanya kami bisa melakukan upaya eksekusi,” kata Sekti.

Perkara tersebut bermula ketika Pemprov Banten menyediakan anggaran pembelian satu unit genset RSUD Banten pada 29 Desember 2014. Sigit  yang menjabat Plt Direktur RSUD Banten itu ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Tetapi, Sigit menyerahkan seluruh tanggung jawab penyusunan dokumen HPS kepada staf RSUD Banten.

Setelah itu, Sigit membentuk tim survei berisikan Hartati Andarsih, M Adit Hirda Restian, dan Yogi Dinamara. Namun, tim survei tidak pernah menerima surat keputusan (SK) yang diterbitkan Sigit Wardojo. Pada 9 Juni 2015, tim survei melakukan survei perangkat genset atas dasar surat perintah tugas dari Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Banten Akhrul Aprianto di PT Guzila Internasional Jakarta Barat.

Namun, tim tidak mendapatkan data mengenai harga barang. Dokumen harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi barang disusun oleh Adit yang tidak memiliki kompetensi. Sementara rencana anggara biaya (RAB) disusun Adit berdasarkan data dari dokumen yang dikirimkan Direktur CV Irjaya Abadi Iwan Ruspiady melalui email. Padahal, harga genset dalam dokumen tersebut telah digelembungkan.

Setelah draft HPS, kerangka acuan kerja dan spesifikasi teknis genset selesai disusun, Adit menyerahkannya kepada Sigit melalui Hartati Andarsih. Pada Juni 2015, draf HPS yang telah direvisi dan ditandatangani Sigit diambil kembali oleh Adit.

Data HPS, spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja dari RSUD Banten dipertanyakan oleh Pokja ULP Provinsi Banten. Namun, Sigit tidak menanggapi hasil kajian tersebut. Lantaran tidak ditanggapi, lelang melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan metode lelang sistem gugur digelar oleh ULP Provinsi Banten. Dari 5 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, CV Megah Teknik dinyatakan lolos persyaratan administrasi dan teknis.

Setelah penetapan pemenang lelang, pada 7 September 2015, Dwi Hesti Hendarti yang diangkat menjadi Direktur RSUD Banten mewakili PPK dan Direktur CV. Megah Teknik Endi Suhendi menandatangani dokumen kontrak kerja.

Berdasarkan audit perhitungan keuangan negara (PKN) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Banten negara mengalami kerugian sebesar Rp631 juta. Namun, majelis hakim berpendapat kerugian negara hanya mencapai Rp583,580 juta.  (mg05/nda/ags)