Eks Kadishub Banten Diperiksa Kejati

0
1.415 views
Revri Aroes (kanan) bersama kuasa hukumnya berjalan menuju ruang pemeriksaan Kejati Banten, Senin (12/10).

SERANG – Mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi (Dishubkominfo) Banten Revri Aroes menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kejati Banten, Senin (12/10). Revri diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengembangan telekomunikasi dan telematika pada Dishubkominfo Banten tahun 2016 senilai Rp3,5 miliar.

Pantauan Radar Banten, Revri tiba di kantor Kejati sekira pukul 10.00 WIB. Ia datang bersama kuasa hukumnya Deden Eka Putra. Usai melapor kepada petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), Revri bergegas ke ruang pemeriksaan penyidik pidana khusus.

Kasi Penkum Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan mengatakan, pemeriksaan Revri merupakan yang pertama sebagai tersangka. Ia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan  Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Hari ini (kemarin-red) pemeriksaan yang pertama (sebagai tersangka-red),” ujar Ivan kepada Radar Banten, kemarin.

Penyidik, kata Ivan, telah melayangkan pemanggilan terhadap empat tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah Revri Aroes, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Haliludin, dosen salah satu perguruan negeri di Banten Deden Muhammad Haris dan pelaksana pekerjaan Muhammad Kholid. “Hari ini (kemarin-red) yang datang ada dua orang, satu lagi saya lupa (selain Revri-red),” kata Ivan.

Informasi yang diperoleh Radar Banten, satu tersangka lain yang memenuhi panggilan penyidik adalah Haliludin. Revri dan Haliludin menjalani pemeriksaan di ruang terpisah. “Nanti dipanggil lagi (yang belum datang-red),” ujar mantan Kasi Pidum Kejari Barito Timur ini.

Kata Ivan, perkara tersebut merugikan negara Rp1,2 miliar. Revri dalam kegiatan ini menjabat sebagai pengguna anggaran (PA) sekaligus merangkap pejabat pembuat komitmen (PPK). Diduga, terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Revri sehingga ia ditetapkan sebagai tersangka. “Untuk kerugian negaranya kemarin Rp1 miliar sekian, auditnya dari Inspektorat Banten,” kata pria berdarah Batak.

Ivan mengatakan, proyek tersebut berupa bimbingan teknis (bimtek) internet desa. Kegiatan melibatkan dua perguruan tinggi negeri yakni Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).  “Dugaannya fiktif,” ujar Ivan.

Sementara itu, kuasa hukum Revri, Deden Eka Putra mengatakan, pemeriksaan terhadap kliennya selesai pukul 17.00 WIB. Penyidik mempertanyakan soal jabatannya dalam perkara tersebut dan kewenangannya. “Klien saya menjelaskan mengenai kegiatan, dia bilang kegiatan dilaksanakan bersama Untirta. Selain itu mengenai jabatan dalam perkara tersebut,” kata Deden.

Deden membantah kegiatan tersebut fiktif. Untuk menepis tudingan kegiatan fiktif, ia membawa dokumen-dokumen mengenai bukti kegiatan. “Kami tunjukan buktinya,” tutur Deden. (mg05/alt)