Eks Walikota Cilegon Disebut Terima Fee Proyek

0
1393

SERANG – Eks Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi dituding menerima sejumlah fee proyek peningkatan lapis beton Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon STA 5+917 hingga STA 8+667 tahun 2013 senilai Rp14,8 miliar. Tudingan itu disampaikan pelaksana pekerjaan, Tb Dhonny Sudrajat di Pengadilan Tipikor Serang, Selasa (2/2).

Keterangan Tb Dhony Sudrajat itu disampaikan dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa.

Tb Dhony diperiksa bersaman dengan terdakwa eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Cilegon Nana Sulaksana dan Direktur PT Respati Jaya Pratama (RJP) Syahrul.

Dikatakan Dhonny, pada 2013, pemilik usaha Bangun Beton Indonesia Andri Hermawan mengajaknya untuk mengerjakan proyek JLS.

“Kemudian dibuat perjanjian kerja sama di notaris Musawamah Musa, dengan pembagian Rian Oktoradi sebesar 55 persen dan saya 45 persen,” ungkap Dhony melalui keterangan tertulis yang dibacakan di persidangan.

Dijelaskan Dhonny, Andri kemudian melobi DPU Kota Cilegon melalui mendiang Aat Syafaat dan Rahmat Peor untuk mengatur panitia agar proyek dikerjakan olehnya.

“Pada saat pelelangan, saya ditugaskan mencari bendera sebagai calon pemenang lelang. Dapatlah bendera PT Respati Jaya dan ada perusahaan lainnya,” jelasnya.

Kata Dhonny, dari tiga proyek JLS Kota Cilegon, sejumlah nama disebut menerima fee. Di antaranya, Tb Iman Ariyadi, Rahmat Peor, Andri Hernawan, Rian, Syahrul dan Agus staf PU Cilegon.

“Saudara Rahmat Peor sebesar Rp4,1 miliar, Andri Rp450 juta untuk pembelian mobil Prado, Iman Ariyadi Rp340 juta  diserahkan di rumah walikota, Rian Rp135 juta untuk melunasi mobil Livina, Syahrul fee bendera Rp120 juta dan Agus Rp150 juta permintaan Kepala Dinas, serta Rp50 juta pembelian CRV,” ungkapnya.

Diketahui, berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Cilegon, pada proyek itu ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Antara lain besi dowel berdiameter 25 milimeter seharusnya terpasang dalam gambar yaitu 70 centimeter hanya dipasang 55 centimeter. Pembesian sengkang pada tulang tepi dikurangi.

Berdasarkan laporan BPK Perwakilan Banten nomor :02/LHP/XVIII.SRG/03/2014 pada tanggal 25 Maret 2014, pelaksanaan paket pekerjaan lapis beton STA 5+917 hingga  STA 8+667 tahun 2013 ditemukan kerugian negara Rp1,299 miliar.

Temuan BPK itu didasarkan atas kelebihan perhitungan peralatan dump truk atas pekerjaan galian batu sebesar Rp533 juta, kelebihan perhitungan penggunaan alat bantu pada pekerjaan lapis pondasi agregat CTB sebesar Rp336 juta, kelebihan pekerjaan pembesian Rp311 juta, dan denda keterlambatan Rp188 juta. (rbnn/nda )