SERANG – Pemkot Serang mengajak Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Banten untuk mencari solusi cara mengatasi elpiji 3 kilogram yang sulit didapatkan oleh warga di beberapa daerah.
“Kepada organisasi yang mengelola manajemen migas harus benar benar mengupayakan agar tidak terjadi pengurangan kuota elpiji untuk Kota Serang. Nantilah kami akan memanggil pihak Hiswana Migas, Disperindakop, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk membicarakan masalah ini,” kata Wakil Walikota Serang Sulhi Choi , usai menghadiri peringatan Tahun Baru Islam di Masjid Ats-Tsauroh Kota Serang, Rabu (12/10).
Sulhi tidak sepakat jika terjadi pengurangan kuota elpiji untuk warga Kota Serang. Masyarakat akan semakin kesulitan jika pengurangan dilakukan. “Penduduk kita kan bertambah, ini akan terjadi inflasi,” katanya.
Asisten Daerah Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Serang Poppy Nopriadi mengatakan, persoalan elpiji 3 kg ini persoalan nasional.
“Informasinya, memang mau ada perubahan skema, yang tadinya hanya ada gas ukuran 3 kg dan 12 kg. Kini masyarakat bisa menggunakan ukuran terbaru 5,5 kg,” ujarnya.
Ia mengaku selalu melakukan pengawasan dan melaporkan kebutuhan. Usulan dari sejumlah pengusaha migas yang meminta Pemkot membuat perda melarang PNS menggunakan elpiji 3 kg juga belum bisa dilakukan. Ia menilai hal itu karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. “Keberadaan gas 3 kg masih menjadi idaman bagi masyarakat baik yang miskin maupun yang mampu,” katanya. (Ade F)
