SERANG – Pemberian subsidi elpiji tiga kilogram (kg) untuk masyarakat miskin selama ini justru sering digunakan oleh kalangan masyarakat mampu. Agar tepat sasaran, pemerintah dalam waktu dekat berencana menyiapkan kartu subsidi elpiji agar subsidi tepat sasaran. “Selama ini penyaluran elpiji tiga kilogram menggunakan sistem distribusi terbuka, siapa saja boleh membelinya. Akibatnya, banyak elpiji tiga kilogram yang dikonsumsi oleh orang-orang mampu, tidak tepat sasaran. Harusnya, subsidi elpiji hanya untuk masyarakat miskin serta usaha kecil dan menengah (UKM),” kata Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Banten Nirman kepada Radar Banten, Senin (13/3).
Agar pemberian subsidi tepat sasaran, kata Nirman, Pemprov Banten mendukung rencana pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM menerbitkan kartu khusus untuk masyarakat yang berhak atas subsidi elpiji. “Rencananya kartu itu seperti e-money, tapi hanya bisa dipakai untuk membeli elpiji tiga kilogram,” jelasnya.
Pemprov Banten, lanjut Nirman, masih menunggu kebijakan baru tersebut. Dengan kartu khusus, otomatis cara penyaluran subsidi elpiji diubah. Ke depan, subsidi tidak diberikan ke produk, melainkan diberikan langsung ke masyarakat miskin lewat kartu. Tentu sistem ini memerlukan banyak persiapan maka tidak langsung diterapkan di seluruh Indonesia.
“Untuk percobaan, kartu khusus itu diterapkan di Bangka, Batam, Bali, dan Lombok. Kami berharap pertengahan tahun ini bisa diterapkan di Banten,” ungkap Nirman.
Sementara, Ketua Hiswana Migas Banten Efu Syaefullah mengatakan, di lapangan memang sulit dikontrol, sebab elpiji tiga kilogram disalurkan dari agen ke pengecer. Meskipun yang berhak menikmati subsidi elpiji tiga kilogram adalah masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, tapi pengecer tidak bisa melarang warga yang membeli. “Kartu khusus merupakan terobosan baru, namun tetap kuncinya ada di pengawasan,” ungkapnya.
Kendati demikian, Efu mengaku, data warga miskin harus segera divalidasi sehingga pembagian kartu khusus benar-benar tepat sasaran. Selain verifikasi data, lanjut Efu, pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur pendukung untuk program subsidi elpiji tiga kilogram tepat sasaran. Misalnya, mesin electronic data capture (EDC) untuk transaksi dengan kartu subsidi. “Ini juga perlu sosialisasi sehingga gagasan baru tidak membingungkan masyarakat,” ungkapnya.
Efu melanjutkan, hal lain yang menjadi keluhan masyarakat yaitu terkait harga elpiji di pasaran sering di atas harga eceran tertinggi (HET). Oleh sebab itu, pihaknya tetap melakukan pengawasan di kabupaten kota setiap bulannya.
“Harga elpiji di pasaran sering di atas Rp23 ribu, itu sudah berlebihan. Sebaiknya warga membeli di agen atau penjual resmi elpiji tiga kilogram milik Pertamina,” imbaunya.
“Saat ini, ada 54 agen elpiji resmi di Banten, PT Pertamina menjamin kebutuhan elpiji di Banten setiap bulannya. Tugas kami bekerja sama dengan instansi terkait adalah memastikan harga elpiji di pasaran sesuai harga normal,” ungkapnya. (Deni S/Radar Banten)
