Empat Pemda Diperiksa BPK

0
502 views
Serah terima jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten di Kantor BPK Banten, Selasa (10/11).

Terkait Dana Covid-19

SERANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten sedang memeriksa penggunaan anggaran dana Covid-19 di empat pemerintah daerah (pemda) di Banten. Keempat pemda adalah Pemprov Banten, Pemkot Tangerang, Pemkot Tangerang Selatan, dan Pemkab Tangerang.

Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar menerangkan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan. “Nanti awal Desember kompilasi,” ujar Akbar seusai mengikuti kegiatan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten di kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Selasa (10/11).

Akbar mengaku pemeriksaan penggunaan dana Covid-19  dilakukan selama satu sampai dua bulan. Pemeriksaan itu memang kerja baru BPK karena dilaksanakan berbarengan dengan penggunaan anggarannya. Hal itu dilakukan untuk menjaga proses penggunaan anggaran sebelum terjadi hal yang luar biasa.

Kata dia, banyak kegiatan penanggulangan Covid-19 yang dilaksanakan cepat. Dengan begitu penggunaan anggarannya juga harus tepat dan tetap mengedepankan akuntabilitas serta transparansi.

Selain pemeriksaan kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 tahun anggaran dari dana tak terduga terhadap empat pemda, Akbar juga mengaku pihaknya melakukan pemeriksaan kinerja terhadap dua pemda lainnya.

Pertama pemeriksaan atas efektivitas penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan pada Pemprov Banten dan Pemkab Lebak. “Kedua, pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Pemkot Cilegon,” tuturnya

Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan para kepala daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK di Banten mencapai 81 persen. “Sudah bagus walaupun target kami 85 persen,” ujar Akbar.

Kemarin, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Agus Khotib menyerahkan jabatan kepada Arman Syifa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat. Serah terima jabatan dihadiri Gubernur Wahidin Halim, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, Bupati/Walikota se Banten, serta tamu undangan lainnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Arman Syifa mengatakan, pemeriksaan terhadap penggunaan dana penanggulangan Covid-19 bukan hanya dilakukan di Banten, tapi nasional. Ia saat ini sedang melaksanakan dan melanjutkan pemeriksaan yang sedang berjalan.

“Saat ini sudah akhir pemeriksaan yang mengarah kepada kesimpulan,” ungkapnya. Hasil kesimpulan pemeriksaan itu akan segera ke pemda masing-masing untuk ditindaklanjuti.

Kata dia, lantaran sedang terjadi kondisi khusus, maka pihaknya memperhatikan berbagai kriteria penggunaan dana Covid-19. Apabila ada rekomendasi yang dapat segera ditindaklanjuti, langsung disampaikan BPK ke pemda yang bersangkutan.

Arman berharap pelaksanaan penggunaan dana Covid-19 jangan sampai ada kesalahan. “Pemberian bantuan harus sesuai aturan, jangan sampai ada orang yang memanfaatkan kondisi,” ujarnya.

Ia mengaku memang tidak sembilan pemda diperiksa. Pihaknya hanya mengambil sampel dengan harapan dapat mewakili pemda yang lain. Penentuan sampel itu dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan. Misalnya dengan mempertimbangkan besarnya anggaran di pemda tersebut.

Sementara Gubernur Wahidin Halim mengaku selama ini BPK banyak memberikan dukungan dalam analisa tata kelola pelaporan. Terkait tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan, pria yang akrab disapa WH ini mengaku Pemprov Banten sudah mencapai 70 persen. “Masih ada waktu,” ujarnya. (nna/alt)