Empat Rencana Aksi KPK Gagal Dilaksanakan Pemprov

0
649 views

SERANG – Tahun 2016 menjadi pencapaian terbaik Pemprov Banten. Serapan APBD 2016 di atas 95 persen dan kinerja Pemprov mencapai 92 persen. Ini menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, untuk pencegahan korupsi, Pemprov Banten belum optimal melaksanakan semua program rencana aksi pencegahan korupsi yang dipantau KPK.

Belum optimalnya pelaksanaan program rencana aksi pencegahan korupsi terlihat dari hasil evaluasi APBD 2016. Padahal 74 program rencana aksi pencegahan tindak pidana korupsi‎ di Provinsi Banten telah ditetapkan sejak 12 April 2016 di gedung KPK oleh Gubernur Banten, Ketua DPRD Banten, bupati walikota, dan ketua DPRD kabupaten kota se-Banten.

Dari 74 program rencana aksi pencegahan tindak pidana korupsi‎ di Banten, hanya 49 program yang telah selesai dilaksanakan oleh Pemprov Banten hingga akhir Desember 2016. Sementara 25 program lain masih dalam proses dan belum dilaksanakan. “Hingga Desember 2016, 25 program yang telah dilaksanakan telah diselesaikan disertai dengan bukti. Sementara 24 program yang telah dilaksanakan belum dengan bukti,” kata Kepala Biro Ekbang Provinsi Banten Mahdani kepada wartawan di Pendopo Gubernur Banten, Jumat (6/1).

Berdasarkan data Biro Ekbang Provinsi Banten, laporan evaluasi triwulan IV APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, sebanyak 24 program rencana aksi yang telah dilaksanakan, tetapi belum dengan bukti akan dilengkapi awal Januari 2017. Sementara 24 program yang masih dalam proses hingga akhir Desember 2016, sebelas program di antaranya dalam proses dengan bukti dan 10 program dalam proses belum dengan bukti. “Hanya empat program rencana aksi yang tidak dilaksanakan selama 2016, dan akan ditindaklanjuti 2017,” kata Mahdani tanpa menyebutkan program yang dimaksud.

Menurutnya, sesuai dengan Surat Pimpinan KPK Nomor: B-4556/10-16/05/2016 tertanggal 18 Mei 2016 perihal kewajiban pelaporan realisasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemprov Banten. Tahun 2016 ini Pemprov Banten telah berupaya menindaklanjuti semuanya dan menyampaikan laporan setiap bulan ke KPK. “74 program rencana aksi pencegahan korupsi di Banten telah ditetapkan melalui SK Gubernur Banten Nomor: 703.05/kep.232-huk/2016 tanggal 28 April 2016, di mana secara garis besar rencana aksi dimaksud terdapat enam pokok permasalahan, yaitu ‎pengelolaan APBD (24 rencana aksi), pengadaan barang dan jasa (11 rencana aksi), optimalisasi pendapatan (9 rencana aksi), perizinan (6 rencana aksi),‎ manajemen SDM dan aparatur (16 rencana aksi) serta pengawasan dan pengendalian (8 rencana aksi), baik yang sudah maupun belum dilaksanakan semuanya dilaporkan setiap bulan ke KPK,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekda Banten Ranta Suharta mengatakan, dalam rangka melaksanakan 74 program rencana aksi yang terdiri dari enam pokok permasalahan, Pemprov telah membentuk empat kelompok kerja (pokja) yang bertugas menjalankan program rencana aksi, yaitu pokja pengelolaan APBD, pokja pengadaan barang dan jasa, pokja perizinan, serta pokja pengawasan dan pembinaan SDM.

Hingga Desember 2016, lanjut Ranta, keempat pokja pencegahan korupsi Pemprov Banten belum optimal meskipun telah menyelesaikan lebih dari 50 persen rencana aksi dalam delapan bulan. “Kami menyadari masih banyak hal yang perlu dilakukan dan dievaluasi, karena langkah-langkah pencegahan ini membutuhkan waktu dan energi serta komitmen semua kalangan. Pembangunan sistem integritas sudah kami laksanakan secara berkesinambungan dan dilakukan secara bertahap, yang dalam pelaksanaannya kami akan selalu berkoordinasi dengan KPK,” jelasnya.

Terkait‎ permasalahan yang ada dan terus berulang, lanjut Ranta, Pemprov meminta masukan, saran, dan solusi terbaik serta aplikatif kepada KPK yang selama ini melakukan supervisi pencegahan korupsi di Banten. Dengan begitu, harapan terwujudnya birokrasi yang profesional dan berintegritas pada seluruh jajaran Pemprov Banten bisa dicapai sesegera mungkin. “Tahun 2016 memang sejumlah program rencana aksi sulit ditindaklanjuti karena terkendala oleh proses perubahan APBD 2016,” ungkap mantan Kepala BKPMPT Banten ini.

Saat dikonfirmasi, Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati ‎mengatakan, KPK ‎akan segera mengevaluasi pelaksanaan program rencana aksi pencegahan korupsi di Provinsi Banten selama 2016. “Banten sebagai salah satu daerah yang rawan terjadi kasus korupsi telah diberikan supervisi oleh KPK selama 2016, untuk itu setiap bulan wajib melaporkan tindak lanjut pelaksanaan program pencegahan korupsi baik yang telah dilakukan maupun yang belum, serta menyampaikan kendala yang dihadapi,” kata Yuyuk melalui sambungan telepon.

Meskipun tidak selesai dilaksanakan semua program rencana aksi, Yuyuk tetap mengapresiasi upaya yang telah dilakukan ‎Pemprov Banten. “Pemprov sudah bekerja keras meskipun hasilnya belum optimal. Kerja keras itu dibuktikan saat Pemprov melakukan penyusunan rancangan teknokratis pembangunan jangka menengah daerah Banten (RPJMD) tahun 2017-2022 pada Oktober 2016 lalu dan melibatkan KPK dalam proses penyusunannya. Selama ini tindak pidana korupsi yang muncul di Banten justru dimulai sejak tahap perencanaan penyusunan program dan anggaran,” katanya. (Deni S/Radar Banten)