Enggak Pakai Masker Didenda Rp100 Ribu

0
868 views
Wagub Banten Andika Hazrumy bersama Danrem 064/MY Brigjen TNI Gumuruh Winardjatmiko, Dirsamapta Polda Banten Kombes pol Noerwiyanto dan Sekda Banten Al Muktabar, Ketua MUI Banten AM Romly dan sejumlah kepala OPD serta unsur Forkompimda usai rakor terkait Covid-19, di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (24/8).

Sanksi Berlaku Mulai September

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim telah menandatangani Pergub 38/2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Dalam pergub tersebut diatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, mulai dari teguran, kerja sosial hingga denda sebesar Rp100 ribu.

Hal itu terungkap dalam rapat pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Provinsi Banten, antara Pemprov dan unsur Forkopimda, di aula Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (24/8).

Wakil Gubernur Andika Hazrumy yang memimpin rapat mengungkapkan, Pergub 38/2020 tentang penerapan wajib masker di Provinsi Banten telah resmi ditandatangani Gubernur Banten pada 23 Agustus 2020. Oleh karena itu, ASN dan aparatur pemerintah di Provinsi Banten harus menjadi contoh dalam pelaksanaan Pergub 38/2020 tersebut.

“ASN harus jadi contoh, jangan sampai masyarakat justru melihat aparatur pemerintah yang tidak konsisten dengan peraturan wajib masker ini,” kata Andika saat memimpin rapat.

Hadir dalam rapat tersebut, Danrem 064/Maulana Yusuf Brigjen TNI Gumuruh Winardjatmiko, Dirbinmas Polda Banten Kombes Pol Ricky Yanuarvi, Dirsamapta Polda Banten Kombes Pol Noerwianto, Ketua MUI Banten AM Romli, Wakil Ketua FKUB Banten Zakaria Syafei, Sekda Banten Al Muktabar, Kepala Dinas Kesehatan Ati Pramudji Hastuti, Kepala Dinas Kominfo Eneng Nurcahyati, Kepala Dinas Perhubungan Tri Nurtopo, Kepala Pelaksana BPBD Nana Suryana, Plt Kepala Satpol PP Agus Supriyadi dan Kepala Biro Hukum Agus Mintono. Juga tampak hadir dari Polda Metro Jaya, Kabidkum Kombes Pol Hengky.

Andika melanjutkan, pelaksanaan Pergub 38/2020 sebagai turunan dari Inpres 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 tersebut, harus tetap mengedepankan sisi humanis.

“Pergub ini prinsipnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan, adapun sanksi diberikan kepada pelanggar yang berada di tempat-tempat umum,” tegasnya.

Dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis di masyarakat Banten, lanjut Andika, penerapan pergub tersebut dilakukan di zona sampling, yakni di tempat-tempat keramaian saja.

“Jadi penerapan ini hanya akan berlaku di tempat-tempat umum seperti sekolah dan lembaga pendidikan, terminal, stasiun, perkantoran, rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Andika juga menugaskan Sekda Banten untuk segera melakukan koordinasi terkait pembuatan standar operasional prosedur dan timeline dari pelaksanaan Pergub tersebut.

“Pergub ini sudah berlaku saat ini, namun kita sepakat bahwa satu minggu pertama ini penekanannya lebih kepada sosialisasi dan edukasinya. Minggu ke dua atau awal September baru kita terapkan sanksi dan evaluasi,” ungkapnya.

Pergub 38/2020 terdiri dari sembilan bab dan 17 pasal, dan mulai berlaku efektif pada tanggal diundangkan atau 23 Agustus 2020. Dalam pasal 16 disebutkan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pergub 38/2020 dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi Banten.

Adapun terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan arau warga yang tidak menggunakan masker dan/atau tidak menjaga jarak di tempat/fasilitas umum dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis; kerja sosial; dan/atau denda paling tinggi Rp100 ribu.

MENCEGAH CLUSTER BARU

Terbitnya Pergub 38/2020 disambut hangat Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Ati Pramudji Hastuti. Menurutnya, pergub tersebut diharapkan bisa mencegah adanya cluster baru penyebaran covid-19 di Banten.

“Dengan meningkatnya kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan, ini bisa mencegah terjadinya kasus baru di Banten,” katanya.

Ati berharap, Pergub 38/2020 juga diikuti Perwal/Perbup ditingkat kabupaten/kota sesuai amanat Inpres 6/2020. “Dengan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, ini bisa mempercepat Banten menjadi zona hijau Covid-19,” pungkasnya.

SIAPKAN PERWAL    

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Serang, W Hari Pamungkas mengatakan, Pemkot Serang mempersiapkan Peraturan Walikota (Perwal) penerapan denda tak menggunakan master di wilayah Kota Serang. Langkah ini dilakukan setelah Pemkot Serang menerima Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. “Pergub sudah kami terima saat ini sedang mempersiapkan Perwalnya masih dalam pembahasan,” kata Hari, Senin (24/8).

Kata Hari, dalam implementasinya, penerapan denda ini nanti akan bekerja sama dengan unsur TNI Polri untuk kegiatan teknis seperti razia masker. “Kemarin ada dalam rapat, ada masukan dari Kapolda juga, denda merupakan teguran maksimal nanti masyarakat diberikan teguran secara lisan maupun sanksi kerja sosial,” katanya. (den-fdr/air)