Evaluasi Izin Pengerukan Pasir Laut, Pemprov Bentuk Tim Pertimbangan

0
69
DOK: Radar Banten

SERANG – Pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta berbuntut mencuatnya penolakan pengerukan pasir di Banten. Ini lantaran, kebutuhan reklamasi Teluk Jakarta itu disuplai oleh pasir dari wilayah pesisir Banten.

Situasi tersebut juga menjadi sorotan Pemprov Banten. Bahkan, Pemprov Banten mengaku telah membentuk tim pertimbangan untuk mengkaji ulang izin pengerukan pasir laut di wilayah Banten. “Sudah, tim pertimbangan dari dinas terkait yang memang berhubungan dengan masalah perizinan,” kata Wakil Gubernur Andika Hazrumy usai menghadiri rapat paripurna penjelasan DPRD mengenai Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan perubahan Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial di gedung DPRD Banten, Rabu (1/11).

Pengkajian itu akan disesuaikan dengan pengaturan zonasi dan rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) yang sedang dimatangkan. “Misalnya amdalnya, perizinan lingkungan dan lain-lain. Itu sudah kita duduk bersama untuk kita evaluasi,” sambung pria yang akrab disapa Aa ini.

Andika mengaku masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat atas pencabutan moratorium reklamasi. “Dalam kaitan pencabutan ini, kajiannya belum sampai ke Pak Gubernur dan saya. Jadi itu ada di pemerintah pusat, setelah ada kajian baru kita lihat,” ujarnya.

Namun demikian, ia berpendapat, aspirasi dari masyarakat dijadikan pertimbangan atas keberlanjutan pengerukan pasir di Banten. “Kalau bisa penambangan pasir jangan dilakukan karena merusak mata pencaharian nelayan, merusak biota laut. Tapi kita menunggulah kajian pemerintah pusat dalam kaitan penambangan pasir atau pencabutan moratorium itu sendiri,” kata Andika.

Menurutnya, Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir juga menjadi salah satu bagian dalam upaya tersebut. Pihaknya, sejauh ini masih menginventarisasi masalah yang terjadi pada masyarakat pesisir. “Bagaiman pun juga kesejahteraan dan potensi ekonomi masyarakat pesisir itu sangat penting,” katanya.

Kata dia, jangan sampai wilayah masyarakat pesisir untuk mencari mata pencaharian tergusur karena adanya pengerukan pasir. “Nah itu yang kita jaga agar masyarakat pesisir tetap memiliki mata pencaharian dan menguatkan potensi perekonomian mereka sendiri,” ujar mantan anggota DPR RI ini.

Bentuk pemberdayaan itu, lanjutnya, dalam bentuk bantuan nelayan seperti alat tangkap, kapal atau teknologi yang memudahkan dalam penangkapan ikan. Termasuk asuransi kesehatan dan jaminan perlindungan sosial yang dibutuhkan nelayan. “Ya itu (penambangan pasir) juga salah satu antisipasi untuk kami provinsi melindungi masyarakat pesisir agar mata pencaharian mereka tidak tergerus. Dalam penguatan ekonomi tidak tersisihkan masyarakat nelayan ini dengan adanya dinamika yang ada sekarang,” sambung Andika.

Di hadapan peserta sidang paripurna, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banperda) DPRD Banten Abdul Roji mengatakan, Pemprov yang memiliki kewenangan atas pengelolaan pesisir wajib memfasilitasi tata ruangnya. Nelayan sebagai bagian masyarakat pesisir harus diberdayakan secara komperehensif. “Rancangan dan kemakmuran masyarakat pesisir merupakan yang utama dalam pengelolaan sumberdaya kelautan,” katanya.

Sebab masyarakat pesisir berperan sebagai kontributor hayati kelautan untuk sehari-hari dan industri. Namun, masyarakat pesisir rentan tertinggal dan miskin. “Risiko pekerjaan tinggi, sulitnya mengakses permodalan, minimnya fasilitas pelabuhan atau pelelangan dan rendahnya pendidikan membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan agar kehidupan mereka sejahtera,” kata politikus PKB ini.

Menurutnya, Provinsi Banten memiliki potensi laut yang besar. Ada 130 desa pesisir dan 35 kecamatan pesisir. “Kawasan yang termanfaatkan baru 16 ribu hektare atau 33,50 persen. Hal ini menunjukkan potensi laut Banten belum dikelola optimal. Masyarakat pesisir di Banten masih memprihatinkan sehingga perlu perlindungan dan kemudahan dalam usaha sehingga mampu mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujar Abdul Roji. (Supriyono/RBG)