SERANG – Pemerintah Pusat diminta lakukan komunikasi kepada pemeritah daerah, terkait dengan rencana Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai menghambat investasi.
“Perlu ada pendekatan komunikasi, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jangan sampai pemerintah daerah terabaikan. Apalagi saat ini sudah masuk MEA,” ungkap Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banperda) DPRD Kota Serang, Uhen Juhaeni, kepada wartawan, melalui sambungan telpon seluler, Kamis (10/3/2016).
Uhen menjelaskan, sebenarnya yang berhak mengevaluasi Perda itu pemerintah provinsi, namun bila memang itu menjadi program pemerintah, yang bertujuan agar tidak memperhambat jalur investasi, tentu pihaknya harus mendukung.
“Yang paling penting adalah bagaimana investor datang kesini itu jelas. Seperti biaya investasinya berapa, izin apa saja, sehingga tidak juga merusak terhadap lingkungan,” katanya.
Uhen menjelaskan, dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir, di Kota Serang dibuat Perda yang berkaitan dengan pelayanan investasi, seperti Perda Izin Gangguan Lingkungan (Ho), Perda Penanaman Modal dan yang akan dibahas tahun ini yakni Perda Perizinan, bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi investor.
Diketahui, Kementrian Dalam Negeri, akan mengevaluasi sekitar 3.000-an Perda di berbagai daerah, yang dinilai mengganggu investasi. (Fauzan Dardiri)