Sekretaris Jenderal Fapsedu Freddy Aritonang (keenam dari kanan) bersama pengurus Fapsedu Banten.

SERANG – Forum Antar-Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu) Provinsi Banten yang terbentuk pada tahun 2018 lalu, Rabu (20/3) dikukuhkan oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di sela-sela rapat koordinasi daerah program kependudukan, KB, dan program pembangunan keluarga tingkat Provinsi Banten di Hotel Ratu Ultima, Kota Serang.

Ketua Fapsedu Provinsi Banten Damanhuri mengatakan, setelah pengukuhan ini ada beberapa hal yang akan dilakukan. Antara lain membentuk pengurus Fapsedu di tingkat kabupaten dan kota di Banten, menyiapkan program kerja, dan memiliki sekretariat. “Pengurus Fapsedu di tingkat kabupaten dan kota nanti kita pilih. Mereka harus orang-orang yang berkompeten,” ungkap Damanhuri usai pengukuhan.

Fapsedu sebagai wadah para pemuka lintas agama yang mendukung program keluarga sejahtera dan kependudukan berdasarkan prinsip nilai-nilai agama yang dianutnya, lanjut dia, di Banten harus punya peran. Misalnya ikut menyukseskan program keluarga berencana dan menyosialisasikan usia ideal menikah kepada masyarakat. “Usia matang menikah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki,” ungkap Damanhuri.

Masalah KB, lanjut dia, juga harus disampaikan kepada masyarakat. KB itu bukan membatasi jumlah anak, tapi mengatur waktu atau jarak kelahiran anak.

Wakil Sekretaris Fapsedu Banten Ubang Sobari menambahkan, program KB berisfat pengaturan yaitu mengatur jarak kelahiran anak. “Waktu kelahiran anak pertama dan kedua ada jarak empat tahun,” ungkapnya.

Bagi perempuan, lanjut dia, memiliki batas hamil. Jika usia hamil di usia lebih dari 40 tahun memiliki risiko tinggi. Jika perempuan menikah di usia ideal, diperkirakan satu keluarga memiliki tiga orang anak. “Karena itu tadi, hamil di usia tua memiliki risiko tinggi,” kata pria yang bekerja di BKKBN Provinsi Banten ini.

Sekretaris Jenderal Fapsedu Freddy Aritonang mendukung langkah Fapsedu Provinsi Banten yang akan membentuk Fapsedu di kabupaten dan kota. Di beberapa provinsi, seperti di Jawa Tengah dan Jogjakarta, Fapsedu sudah ada hingga kabupaten atau kota.

“Fapsedu sudah terbentuk di seluruh provinsi di Indonesia, kecuali di Kalimantan Utara,” ungkapnya. (aas)