Flyover Sudirman Dibangun Tahun Depan

0
758 views

SERANG – Flyover di Jalan Sudirman, Kota Serang, bakal dibangun tahun depan. Proyek jalan layang guna menghindari rel kereta api itu akan didanai oleh APBD Banten dan APBN.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten M Tranggono mengatakan, Pemprov Banten dan Kementerian PUPR melakukan pembagian tugas untuk pembangunan flyover tersebut. “Kami melakukan pembebasan lahan, sedangkan pusat pembangunan fisik karena jalan itu jalan nasional,” ujar Tranggono, kemarin.

Kata dia, desain maupun feasibility study serta kebutuhan dokumen lainnya untuk pembangunan flyover itu sudah ada dan lengkap. Berdasarkan dokumen yang dibuat beberapa tahun lalu, panjang flyover direncanakan 700 meter, panjang pelebaran jalan satu kilometer, rencana lebar row 33,56 meter, tinggi bersih 7,8 meter (di atas rel), tipe pondasi borepile, tipe perkerasan rigid pavement, dan perkiraan kebutuhan tanah 1,8 hektare.

Hanya saja, Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) akan kembali melakukan review terhadap dokumen-dokumen tersebut yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.“Hasil review itu akan dipakai,” terangnya.

Kata dia, pembangunan flyover itu juga harus mempertimbangan rencana double track yang akan dilaksanakan pemerintah pusat.

Tranggono mengatakan, sebagai langkah awal pembangunan flyover, tahun ini ada rencana pembebasan lahan. Namun, pembayaran pembebasan lahan itu dilakukan tahun depan.

“Kami sudah punya komitmen dengan pemerintah pusat (flyover-red) itu harus sudah jadi,” tegas pria yang menjabat hasil open bidding ini.

Apabila review dokumen sudah dilakukan, maka awal tahun atau paling lama pertengahan tahun depan, pembangunan flyover itu sudah bisa dilakukan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang Nanang Saefudin mengatakan, flyover Sudirman itu sangat diperlukan karena rel kereta api yang berada di ruas jalan itu menjadi salah satu penghambat arus lalu lintas. “Prinsipnya siapa berbuat apa. Itu jelas diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004. Itu sesuai kewenangan masing-masing atau lebih tepatnya konkuren,” ujarnya. (nna/nda)