Fraksi PPP dan PAN Sepakat Ubah Nama, Muflikhah: Waktunya Tidak Tepat!

Muflikhah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dari PPP. (Foto: Bayu M)

SERANG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dari partai PPP, Muflikhah, angkat bicara terkait rencana perubahan nama Fraksi Amanat PPP (Perpaduan dari PPP dan PAN), menjadi Fraksi PPP DPRD Provinsi Banten. Menurutnya, rencana tersebut tidak tepat untuk dilakukan saat-saat ini.

Ditemui di ruang kerjanya, Muflikhah mengatakan, sebaiknya usulan tersebut menunggu dualisme yang terjadi di DPP PPP selesai. Karena sampai saat ini, kendati Kementerian Hukum dan HAM sudah mencabut SK hasil Mukhtamar Surabaya, persoalan dualisme (kubu Djan Faridz dan kubu Romi) belum selesai.

“Saya rasa, sebaiknya tunggu dulu hingga persoalan di pusat selesai. Di sini saya tidak bicara setuju atau tidak setuju, tapi kalau ketua fraksi sudah ada komunikasi dengan PAN, yah saya bersyukur,” ujar Muflikhah.

Muflikhah lanjut menegaskan, dalam menyikapi perubahan nama fraksi, dirinya tidak ingin berbicara setuju atau tidak setuju. Tapi menurutnya, publik harus melihat runtutan pengajuan perubahan nama fraksi ini.

“Saya tidak bicara setuju atau tidak setuju, tapi harus dilihat dulu runtutannya, yang mengajukan PPP Bu Tinti dan Pak Jajuli (ketua dan sekretaris DPW kubu Djan Faridz), di suratnya pun tidak ada stempel hanya tanda tangan saja. Karena persoalan dualisme di pusat belum selesai, menurut saya harus menunggu pusat dulu. Menunggu waktu saja,” paparnya.

Ditanya terkait alasan perubahan nama fraksi, Muflikhah enggan menjawabnya. Menurut Muflikhah, yang tau jawaban tersebut yang mengajukan surat yaitu pimpinan DPW PPP Provinsi Banten kubu Djan Faridz. (Bayu)